LSM dan HTI Minta Pelemahan KPK Dihentikan

KENDARI-Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi turun ke jalan meminta agar upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihentikan.

“Hentikan upaya kriminalisasi yang bertujuan melemahkan eksistensi KPK sebagai lembaga anti korupsi di tanah air. KPK telah menunjukan peran dan terbukti memberikan harapan kepada rakyat Indonesia dalam menjerat para koruptor,” kata koordinator aksi Rizal Pasolong SH dalam orasinya di Kendari, Sabtu.
Puluhan kelompok LSM yang menggelar aksi tanda tangan pada spanduk ukuran besar di depan alun-alun Tugu Persatuan menamakan diri Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) Sultra.
Sedangkan, massa HTI yang terdiri dari kaum laki-laki dewasa, perempuan dewasa dan anak-anak menggelar aksi keprihatinan terhadap kisruh antara KPK dan Polri di bundaran Hotel Mandonga.
HTI membentangkan spanduk ukuran besar yang bertuliskan “Hancur Demokrasi. Kisruh KPK Vs Polri = (sama dengan) Korban Demokrasi”.
Dalam penyataan sikap Cicak Sultra disebutkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia adalah bagian agenda reformasi yang diamanahkan kepada institusi Polri dan Kejaksaan namun hanya sebatas harapan tanpa makna.
Indikasi gerakan atau strategi sistematis untuk melemahkan KPK dapat diamati dari pengajuan judicial review UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, penolakan anggaran KPK di DPR dan penarikan penyidik Polri dan auditor BPKP.
Aksi Cicak Sultra yang menarik perhatian warga itu, menuntut penghentian segala upaya kriminalisasi dan pelemahan KPK, meminta Polri dan Jaksa Agung mundur sebagai bentuk pertanggungjawab moril sebagai pimpinan dan mendukung KPK melanjutkan pengusutan dugaan korupsi Bank Century.
“Kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Polri dan Kejaksaan untuk memberantas korupsi sudah pudar. Rakyat Indonesia bertanya-tanya bahwa tidak adakah tugas polisi sehingga harus menyeret dua pimpinan KPK Chandra M Hamza dan Bibit Samat Rianto,” kata ketua Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK), Laode Hasidin Samada.
Juru bicara HTI Sultra, Muhammad Ismail Yusanto dalam keterangan persnya mengatakan pemutaran rekaman sadapan KPK pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) bukan saja menguak upaya pelemahan peran KPK tetapi menunjukan praktik korupsi di tanah air sudah merasuk ke jantung dan sumsum negeri ini.
Rakyat Indonesia prihatin dan kecewa dengan kepribadian birokrasi Kepolisian dan Kejaksaan yang diharapkan menjadi benteng dalam penegakan hukum, justru menjadi pihak yang mempermainkan hukum, tulis Ismail Yusanto. (tribun-timur.com, 7/11/2009)