Skenario Akhir Skandal Century

Idrus Marham akhirnya terpilih jadi ketua Pansus Angket Century. Lepas dari pro kontra terpilihnya politisi Golkar ini, rakyat berharap hak angket ini bisa mengungkap misteri kemana larinya dana bailout 6,7 trilyun yang menjadi pertanyaan publik selama ini. Skandal bailout Bank Century 6,7 trilyun memang menyedot perhatian publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) sendiri telah menyatakan ada ketidakberesan . Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan ada transaksi yang mencurigakan . Hal ini memperkuat sinyalemen mantan Wapres Jusuf Kalla yang dengan terang-terangan menyatakan ini adalah perampokan dan criminal murni.

Ditambah ada duga-dugaan atau rumor keterlibatan partai dan orang-orang penting tertentu dalam skandal ini. Adalah wajar masyarakat ingin mengetahui apakah bailout itu benar atau salah sehingga penyelamatan itu sah dan logis. Kalau seandainya salah siapa yang paling bertanggungjawab .

Kita tentu saja berharap semua ini bisa terungkap lewat hak angket DPR. Mengungkap masalah ini menjadi penting karena menyangkut masalah keadilan. Begitu tidakadilnya untuk menyelamatkan bank yang diketahui sudah sejak lama bermasalah digelontorkan 6,7 triliyun, sementara kehidupan rakyat sangat menderita.Apalagi kalau uang itu justru digunakan untuk menyelamatkan deposan besar yang berarti mensubsidi mereka yang sebenarnya sudah kaya raya. Bayangkan, kalau uang sebanyak itu digunakan untuk rakyat yang kesulitan makan, kesulitan berobat , atau hidup sengsara karena tidak memiliki tempat hidup yang layak , tentu sangat membantu.

Kita juga ingin menyikat habis para pengkhianat negara. Yang menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk merampok harta negara atau memberikan jalan bagi mempermudah perampokan itu. Kita ingin mereka juga harus bertanggungjawab secara hukum untuk membuktikan tidak ada yang kebal hukum di negara ini.

Namun keraguan kasus ini akan terungkap juga besar. Mengingat , nasib hak angket sebelumnya banyak yang tidak jelas. Kecendrungan selama ini , hak angket digunakan sebagai gertak sambal dan tawar menawar politik. Apalagi sebagai besar anggota DPR adalah pendukung koalisi pemerintah SBY yang diduga terkait dengan skandal ini.

Kalaupun terungkap di DPR, kita juga sulit menjamin, siapa yang bertanggungjawab akan bisa diseret ke pengadilan. Tidak sedikit yang pesimis Kejagung dan Polri akan secara tuntas menangani perkara ini. Dari banyak pengalaman audid dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) yang diberikan kepada Polri dan Kejagung selama ini, yang dibawa ke pengadilan jumlahnya sedikit, sering dipetieskan dengan dikeluarkannya SPD (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) .

Kita juga tidak bisa memastikan – mengingat tekanan-tekanan besar untuk melemahkan KPK selama ini – lembaga ini masih punya nyali dan power untuk benar-benar serius menyelidiki kasus ini. Kalaupun diseret ke Pengadilan,mungkin tidak akan menyentuk elit-elit sentral yang berpengaruh yang bukan hanya dilindungi oleh kekuatan nasional tapi juga jaringan kapitalisme internasional. Seperti biasa akan ada orang-orang tertentu yang dikorban untuk menunjukkan hukum sedang ditegakkan.Walhasil kalau itu terjadi, skenario akhir skandal Century lagi-lagi akan mengecewakan.

Namun di sisi lain, kalau itu terjadi akan semakin membuktikan kepada kita bobrok sistem Kapitalisme yang diadopsi oleh negara kita selama ini. Dalam sistem ini, sebagaimana namanya, pemilik modal-lah (para kapitalis) yang berdaulat. Sistem ini memang akan selalu menguntungkan pemilik modal besar , sebaliknya akan selalu merugikan rakyat.

Kegagalan menyeret pelaku perampokan ini ke meja pengadilan , juga semakin menyakinkan kita bahwa pemilik modallah sebagai penguasa hukum tunggal dalam sistem Kapitalisme. Hukum akhirnya bisa diatur dan dipermainkan berdasarkan kekuatan pemilik modal. Koruptor yang merampok uang rakyat milyaran sampai trilyunan rupiah dibiarkan bebas dengan berbagai alasan. Sebaliknya, seorang nenek Minah dihukum hanya karena mencuri tiga buah kakao yang harganya sangat murah.

Untuk itu, berkali-kali kita serukan , tidak ada jalan lain untuk menuntaskan masalah ini kecuali meninggalkan Kapitalisme , sebab inilah pangkal segala masalah dan kejahatan. Tidak bosan-bosannya juga kita sampaik bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini kecuali kembali kepada syariah Islam, mengembalikan kedaulatan kepada pemilik sejatinya yakni Allah SWT.

Bukankah Allah SWT telah mengajak kita berpikir dalam firmannya : ” Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Dan hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah SWT, bagi orang-orang yang yakin ? “ (QS Almaidah :49) Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apa yang dimaksud dengan hukum jahiliyah dengan mengutip perkataan al Hasan bahwa setiap hukum yang bukan berasal dari Allah SWT adalah hukum jahiliyah.

Karena itu Allah mempertanyakan mereka yang keluar dari hukum Allah yang mengandung segala kebaikan (al khoir) dan akan mencegah semua yang keburukan (as syar). Masih dalam tafsir yang sama Ibnu Katsir menjelaskan siapa yang lebih adil, bijaksana, dari Allah SWT bagi orang yang yakin dan mengerti bahwa Allah Maha Bijaksana, Maha Belas Kasih terhadap hamba-Nya melebihi kasih seorang ibu terhadap bayinya. Apakah kita masih tidak berpikir ? (Farid Wadjdi)