Mesir Negara Polisi

Telah dikeluarkan laporan bersama oleh enam belas organisasi-organisasi hak asasi manusia Mesir pada hari Kamis lalu. Laporan itu menggambarkan negara Mesir sebagai negara polisi di mana perangkat keamanan memainkan (peran penting dalam semua bidang kehidupan) di Mesir.

Laporan itu mengatakan: “Sesungguhnya kedaulatan sepenuhnya berupa pengecualian dan pelanggaran dalam iklim imunitas (kekebalan terhadap hukum) yang telah dibuat dan disosialisaikan dengan sengaja selama beberapa dekade.” Ditambahkan bahwa: “Di bawah politik pengecualian ini kekuasan aparat keamanan meluas hingga menjadikan Mesir sebagai negara polisi. Sehingga, selain dari pelanggaran langsung yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga negara, di mana sebagian besar pelakunya tidak tersentuh hukum, aparat keamanan juga memainkan peran penting dalam semua bidang kehidupan publik.”

Laporan itu menegaskan bahwa “masalahnya tidak lagi terbatas pada intervensi aparat keamanan dalam lembaga-lembaga politik, sipil, pendidikan, agama, atau informasi, tetapi juga melebar hingga pembatalan keputusan peradilan dalam banyak kasus.”

Dalam laporan yang disampaikan kepada Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia itu dikatakan juga bahwa “tidak ada perlindungan bagi orang Mesir dari penyiksaan yang dilakukan secara sistematis dan rutin setiap hari di setiap kantor polisi dan markas besar keamanan negara.”

Laporan menunjukkan bahwa “undang-undang darurat yang terus-menerus dijalankan sejak 6 Oktober 1981 telah mengakibatkan hancurnya nilai-nilai yang sebenarnya dari negara hukum dan persamaan di depan pengadilan.” (kantor berita HT, 17/12/2009)