Turki Melarang Partai Masyarakat Demokratik yang Pro Amerika

Mahkamah Konstitusi Turki, pada 11 Desember 2009 telah melarang Partai Masyarakat Demokratik, yang didirikan oleh suku Kurdi, dengan dalih bahwa partai tersebut mendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang menggunakan senjata untuk mencapai tujuan separatisme kebangsaannya.

Dakwaan terhadap partai ini telah dibuka sejak tahun 2007. Erdogan, pemerintah, dan partainya bekerja keras melawan pelarangan atas partai tersebut. Erdogan beberapa bulan yang lalu telah menyerukan untuk pluralisme demokratis dan keterbukaan terhadap suku Kurdi. Dan ia telah berkoordinasi dengan Partai Masyarakat Demokratik untuk mencapai hal ini.

Duta Besar Amerika, James Jeffrey memuji langkah Erdogan tersebut. Bahkan di awal Agustus yang lalu Duta Besar Amerika ini telah bertemu dengan pemimpin Partai Masyarakat Demokratik, Ahmad Turk. Dalam pertemuan itu, ia mengumumkan tentang pengakuan Amerika terhadap keberadaan partai, serta pembukaan kantornya di Amerika.

Dalam sebuah pertemuan antara Obama dengan Erdogan di Washington pekan lalu, yaitu pada tanggal 7/12/2009, di mana dalam pertemuan itu Obama memuji langkah-langkah Erdogan terkait apa yang disebut dengan keterbukaan terhadap suku Kurdi. Namun, setelah Erdogan kembali dari sana hingga tiba-tiba ia dikejutkan oleh pengumuman Mahkamah Konstitusi yang melarang partai tersebut. Sehingga hal itu memunculkan kemarahan pada keputusan pengadilan.

Perlu diketahui bahwa Partai Masyarakat Demokratik ini mendukung Abdullah Ocalan yang bergerak sesuai rencana AS. Sebaliknya partai tersebut melawan sayap politik yang memisahkan diri dari Ocalan, yang dipimpin oleh Murad Karialan, yang masih membawa senjata dan berperang, meskipun telah ada seruan Ocalan untuk mengakhiri aktivitas bersenjata, dan melakukan rekonsiliasi dengan Turki. Mengingat, sayap politik ini, yakni sayap Karialan bergerak sesuai dengan rencana Inggris .

Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu benteng para Kemalis yang loyal pada Inggris. Dengan demikian, AS telah menerima pukulan keras terkait proyek pluralisme demokratis dan keterbukaan terhadap suku Kurdi. Keputusan Mahkamah itu membawa konsekuensi buruk terhadap nasib partai Erdogan, bahwa hal itu pada setiap saat diramalkan akan menjadi alat perlawanan terbuka dengan menjadikannya sebagai kasus yang mengancam dirinya. (kantor berita HT, 20/12/2009)