Politik Memanas, SBY Kaji Ulang Koalisi

Jakarta – Kondisi politik bakal semakin gaduh seiring rencana Presiden SBY mengevaluasi koalisi dan kabinet. Jika tak hati-hati, suhu politik nasional semakin gaduh dan tak stabil.

Presiden SBY mengungkapkan rencana evaluasi partai politik koalisi dan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II seusai pelantikan wakil menteri, Rabu (6/1) di Istana Negara.

“Kontrak kinerja dan pakta integritas dan bahkan sesungguhnya meskipun tidak berkaitan dengan saudara, kesepakatan koalisi pun ditandatangi bersama-sama. Saya akan melakukan evalusi terhadap semuanya itu,” kata Presiden SBY.

Presiden SBY menegaskan, suasana politik pasca Pemilu 2009 dan pembentukan KIB II semakin memanas. Ia berharap, semua pihak tetap bekerja dan berkonsentrasi pada pekerjaan pokok. “Pemerintah sedang berkonsentrasi pada program 100 hari, meski program itu bukan ukuran keberhasilan pemerintah,” ujarnya.

Sebagaimana dimaklumi, suhu politik setelah Pemilu 2009 serta usai penyusunan KIB II masih tetap memanas. Beberapa persoalan yang muncul ke permukaan justru cenderung memojokkan pemerintahan SBY-Boediono. Dua hal yang menonjol yaitu persoalan perseteruan KPK versus Kepolisian dan bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Dalam konteks bailout Century, DPR telah menyepakati membentuk Pansus yang saat ini telah berjalan hampir satu bulan. Pansus Century telah membuat keputusan dengan mengeluarkan imbauan kepada para pejabat negara yang terperiksa agar nonaktif sementara. Imbauan ini pun disambut polemik banyak pihak, tak terkecuali Presiden SBY.

Saat itu, hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak penonaktifan pejabat negara. Partai koalisi SBY-Boediono seperti PAN, PKS, PKB, PPP justru mendorong agar pejabat yang terperiksa non aktif dari jabatannya.

Apakah pernyataan SBY tentang evaluasi koalisi dan menteri di KIB II terkait dinamika di parlemen? Entahlah. Hanya saja, sebelumnya, Presiden SBY mengingatkan agar Pansus Century bekerja secara obyektif.

“Saya tentu berharap semua itu diselesaikan dengan baik, obyektif, jujur, dan jernih, serta tidak keluar dari konteks. Tanpa komplikasi apa pun dan tanpa kepentingan yang tak relevan dari kasus Bank Century,” ujar Presiden saat pembukaan perdagangan pertama Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (4/1) lalu.

Anggota FPKB DPR Anna Mu’awanah menilai sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, pernyataan Presiden SBY tersebut adalah sebuah kewajaran. Hal ini tidak terlepas tanggungjawab Presiden terkait stabilitas politik, ekonomi, dan hukum.

“Saya kira wajar. Mungkin khawatir program pemerintahan terganggu,” papar Anna yang juga anggota Pansus angket Century ini. Anna mengaku, sampai saat ini, dirinya sebagai anggota Pansus Century tidak mendapatkan teguran dari Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar.

Terpisah, Ketua FPKS DPR RI Musthafa Kamal menilai sejauh ini dinamika politik di parlemen tidak ada yang luar biasa. “Dinamika yang terjadi tidak ada yang luar biasa,” cetusnya kepada INILAH.COM merespons pernyataan Presiden SBY, Rabu (6/1).

Menurut dia, harus dibedakan antara dinamika parlemen dengan kabinet. Menurut dia, menteri jelas akan menjalankan tugas sesuai perintah presiden. Sedangkan parlemen memiliki fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan terhadap eksekutif. “Boleh dicek menteri dari PKS dalam menjalankan tugasnya dengan sigap dan penuh komitmen,” tegasnya.

Menurut dia, langkah parlemen selama ini seperti melalui Pansus Century semata-mata sebagai upaya menjalankan tugas DPR dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan agar terciptanya pemerintahan yang baik. “Mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean governance butuh pengawasan yang kuat dari DPR,” tandasnya.

Rencana evaluasi koalisi dan menteri di KIB II oleh Presiden SBY dapat dipahami sebagai upaya harmonisasi dan stabilisasi politik. Hanya saja, perlu diingat, langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan cermat.

Jika upaya mewujudkan stabilitas politik melalui evaluasi koalisi dan menteri di KIB II tak hati-hati, justru akan menambah persoalan baru yang membuat gaduh jagad politik nasional. (inilah.com, 7/1/2010)