Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton menyerukan kepada Palestina dan “Israel” untuk melanjutkan perundingan perdamaian tanpa prasyarat. Clinton mengatakan dalam sebuah jumpa pers di Washington dengan mitranya dari Yordania bahwa pemerintah AS bekerja dengan “Israel” dan Otorita Palestina, serta negara-negara Arab untuk kembali ke perundingan sesegera mungkin.
Pernyataan Clinton ini disampaikan menjelang kunjungan yang akan dilakukan oleh George Mitchell, utusan pemerintah AS ke Timur Tengah dan Eropa pekan ini.
Menteri Luar Negeri AS juga telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Ahmad Abul Gheit di Washington yang membahas cara-cara untuk melanjutkan perundingan damai.
Dikatakan bahwa pemerintah Amerika adalah pihak yang meminta entitas Yahudi untuk menghentikan pemukiman, kemudian berubah dari penghentian menjadi pembekuan, selanjutnya pengendalian, dan akhirnya tanpa ada tuntutan sama sekali. Hal ini menunjukkan kelemahan pemerintah AS, yang tidak memberikan prioritas ke file (persoalan) Timur Tengah, padahal inilah yang setiap kali membuat tuntutan kepada entitas Yahudi hanya sebagai mainan.
Dalam upaya membenarkan sikap pemerintahannya, Menteri Luar Negeri AS menyatakan tentang keyakinannya bahwa solusi masalah perbatasan bagi bangsa Palestina akan menghapus perbedaan-perbedaan terkait dengan pemukiman.
Ia menambahkan, “Solusinya (masalah) perbatasan akan menyelesaikan (masalah) pemukiman, sedang solusi masalah al-Quds (Yerusalem) akan menyelesaikan masalah pemukiman…. Kami yakin bahwa solusi akhir harus mencakup (masalah) perbatasan, keamanan, al-Quds (Yerusalem), pengungsi dan air.”
Terkait dengan adopsi pemerintah AS yang akan dijalankan untuk rencana negara Palestina, Clinton mengatakan bahwa Palestina harus memiliki negara yang layak didasarkan pada perbatasan sebelum tahun 1967. Ia juga menekankan bahwa “Israel” perlu pada negara Yahudi yang aman, yang mencakup beberapa pemukiman yang dibangun di wilayah-wilayah pendudukan.
Perlu untuk diketahui bahwa Perdana Menteri Yahudi telah mengumumkan moratorium dan pembatasan pembangunan pemukiman di berbagai media, namun semua itu tidak pernah direalisasikannya. (kantor berita HT, 11/1/2010)
