Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy mengulang kembali perkataannya bahwa cadar “tidak diterima” di Perancis di tengah-tengah perdebatan tentang kemungkinan pelarangannya. Dan ia sedang menanti dikeluarkannya laporan parlemen pada akhir Januari ini terkait masalah yang sama. Namun, Sarkozy tidak menyerukan secara terbuka penerapan larangan tersebut, dimana ia mengatakan bahwa “Jangan ada seorangpun yang merasa menjadi sasaran dengan undang-undang apapun yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.”
Sebagaimana partainya, Pesatuan Gerakan Rakyat (UMP), partai yang berkuasa, pada bulan ini akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditujukan untuk melarang pemakaian cadar di tempat-tempat umum, konon hal itu dilakukan sebagai sarana untuk membela Perancis dari “kaum ekstremis”.
Sarkozy mengatakan bahwa sebagai langkah pertama, parlemen harus mengadopsi keputusan yang isinya menganjurkan untuk tidak mengenakan cadar, dan kemudian baru melarangnya.
Presiden Perancis mengatakan bahwa keputusan dalam masalah ini tidak boleh diambil sebelum parlemen mendengar hasil penyelidikan Komite yang sedang mengkaji perlunya tidaknya larangan mengenakan pakaian seperti ini (cadar) di tempat-tempat umum.
Sementara publikasi hasil kerja Komite dijadwalkan setelah 6 bulan dari penyelidikan dan penelitian, sebelum tanggal 27 Januari bulan ini.
Pada hari Rabu lalu, Ketua Komite dari Partai Sosialis, Andre Guerin mengatakan bahwa langkah berikutnya setelah penyelidikan adalah membahas masalah penetapan perundang-undangan. (kantor berita HT, 17/1/2010)
