Akankah Sri Mulyani Dikorbankan?

Sebelumnya sudah ada isu santer yang mengatakan sudah ada ‘deal’ antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, tentang kemungkinan akan digantinya Menkeu Sri Mulyani. Tentu, pertimbangannya, Presiden SBY ingin mendapatkan dukungan politik di parlemen yang lebih kuat, khususnya untuk menghadapi koalisi oposisi yang terdiri PDIP, Gerindra dan Hanura, yang pasti akan selalu mengusik pemerintahannya. Hanya dengan dukungan Golkar di parlemen, Presiden SBY, percaya pemerintahan akan stabil selama lima tahun mendatang.

Meskipun, isu pergantian Sri Mulyani itu, sudah dibantah oleh Presiden SBY, yang menegaskan tidak ada rencana mengganti Menkeu Sri Mulyani. Tetapi, yang menjadi teka-teki, mengapa sampai sekarang, nama yang sudah diumumkan, dan akan diangkat menjadi Wakil Menkeu, Anggito Abimanyu, sampai sekarang belum dilantik?

Sri Mulyani sendiri sudah membuka wacana konflik secara terbuka dengan Aburizal Bakri, yang menuduh Aburizal Bakri tidak suka dengan dirinya. Konflik ini memang memiliki berbagai latar belakang yang masih pelu diklarifikasi, tetapi Presiden SBY pasti akan mempertimbangkan, menghadapi kemelult kasus Bank Century ini, siapa yang harus menjadi korban? Tujuannya untuk memuaskan rakyat, dan berbagai kelompok, yang selama menentang Sril Mulyani dan Boediono, yang selalu diidentikkan dengan ‘Mafia Berkely’ , dan kelompok Neo-lib. Akankah pasca 100 hari kabinet ini akan terjadi pergantian (reshuffle) kabinet, dan mengganti Sri Mulyani dengan Anggito?

Sinyal Mulyani yang bakal dikorbankan itu, perlahan-lahan terkuak dengan pernyataan dari salah seorang anggota Pansus Bank Century dari Partai Demokrat, Ahmad Qosasih, dan sinyal penting itu,  Qosasih mengatakan bahwa Sri Mulyanilah yang paling bertanggung jawab. Apa alasannya? Kader Demokrat yang menjadi anggota Pansus itu, lebih lanjut menegaskan, Bank Century itu bank gagal berdampak sistemik atau tidak itu berada di tangan KSSK yang meneruskan ke lembaga LPS. “Pengambilan keputusan tersebut, apakah sistemik atau tidak ada di ketua KSSK”, ucap Achsanul Qosasih.

Bagaimana peran SBY dan Boediono? Menurut Qosasih, “Dari mulai proses akuisisi, merger, rapat KSSK, sampai (pengucuran dana) oleh LPS, sama sekali tidak ada keterlibatan Pk SBY. Nah, posisi Pak Boediono jelas. Dan yang paling bertanggung jawab adalah Ketua KSSK Sri Mulyani”, ujar Qosasih. Memang, ditengah-tengah kemelut yang paling krusial saat ini, apalagi dengan adanya ‘pressure’ politik yang terus bergerak dari berbagai elemen gerakan, mesti harus ada yang dikorbankan.

Mungkin sulit harus mengorbankan Boediono, yang sejatinya ikut bertanggungjawab dalam masalah kasus Bank Century ini, tapi jika Boediono yang dikorbankan, sepertinya akan lebih melemahkan legitimasi pemerintahan SBY. Barangkali yang paling rasional, mengganti Sri Mulyani, dan sekaligus dapat memuaskan mitra koalisi pemerintah, yaitu Parti Golkar (Aburizal Bakri), dan diharapkan  akan dapat memperkuat stabilitas pemerintahan SBY selama lima tahun ke depan.

Tetapi, semuanya menunggu perkembangan lebih lanjut, bagaimana gerakan-gerakan yang akan melakukan aksi besok. Apakah mereka sudah akan merasa cukup, jika Sri Mulyani, diganti, dan memang Sri Mulyani  tidak memiliki dukungan politik yang kuat. (eramuslim.com, 27/1/2010)