Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
JAKARTA- Pertanggungjawaban politik Wakil Presiden RI, Boediono dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani tidak dapt dihindarkan. Entah dengan cara mengundurkan diri karena terbukti secara pidana maupun karena proses politik di DPR. Pasalnya kini telah terjadi perubahan peta politik di panitia khusus hak angket bank century di DPR RI.
Kini mayoritas fraksi yakni sebanyak tujuh fraksi menolak dan dua fraksi mendukung kebijakan bail out bank century. “Ada perubahan sikap dari PAN dan PPP yang sangat drastis,” kata Sebastian Salang, koordinator Forum masyarakat peduli parlemen indonesia
(Formappi) dalam keterangan persnya, Selasa (9/2). Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang selama ini tak menunjukkan ketegasan, katanya, tiba-tiba dalam pendapat awal di pansus Senin (8/2) lalu dengan tegas mengatakan ada kesalahan dalam bailout. Begitu juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP), katanya, yang biasanya bersikap setia pada koalisi, dalam pendapat awal fraksinya menyatakan bahwa ada kesalahan dalam peraturan perundang-undangan pada kasus bank century.
Perubahan sikap kedua fraksi ini, menurut Sebastian, sangat dipengaruhi oleh faktor politik diluar pansus. Misalnya isu reshuffle kabinet dan sejumlah petinggi PPP yang diproses hukum. Namun, sikap-sikap fraksi dalam pansus itu belum bersifat final. “Konsistensinya masih perlu diuji karena kemungkinan untuk berubah masih tetap ada,” katanya.
Apalagi, katanya, sikap PAN yang kemungkinan berubahnya lebih tinggi karena kedekatan ketuanya, Hatta Rajasa dengan Presiden SBY. Namun, kata dia, jika 7 fraksi ini konsisten, maka Boediono dan Sri Mulyani serta pejabat Bank Indonesia (BI), maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan diproses secara hukum, baik pidana korupsi maupun pidana perbankan. (republika.co.id, 9/2/2010)
