Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jakarta – Pemborosan uang negara Rp 400 juta untuk berobat suami mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom dikritik. Masih banyak rakyat miskin yang justru masih diabaikan perihal kesehatan.
“Pemborosan itu bikin miris. Jelas tidak adil, uang negara tidak bisa seenaknya digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Bidang Pelayanan Pubik, Febri Hendri di Jakarta, Kamis (25/2/2010).
Dibandingkan dengan dana kesehatan bagi rakyat miskin, pemborosan itu sangat besar sekali. “Pengobatan keluarga pejabat ke luar negeri, menghabiskan ratusan juta, jelas tidak memenuhi keadilan masyarakat,” terangnya.
Saat ini, lanjut Febri, ada 120 juta rakyat miskin, dan baru 74 juta yang ditanggung Jamkesmas. “Sisanya sekitar 30-an juta sampai takut berobat ke rumah sakit karena tidak ada biaya,” imbuhnya.
Data pemborosan itu berdasarkan hasil audit BPK pada 2008. Terkait pemborosan itu, BPK meminta agar BI menyempurnakan ketentuan terkait biaya tiket dengan memperhatikan asas kepatutan. Sedang terkait biaya perawatan ulang, apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, maka BPK meminta BI menagih biaya kesehatan tersebut kepada yang bersangkutan.
BI dalam laporan audit itu sudah memberikan tanggapan, bahwa tidak ada ketentuan yang melarang Anggota Dewan Gubernur (ADG) untuk menggunakan tiket first class dengan menggunakan harga tertinggi.
Sementara terkait dengan pemeriksaan ulang anggota keluarga ADG, BI beralasan dapat dikemukakan bahwa diagnosa penyakit telah diketahui namun belum dapat dilakukan di dalam negeri. (detikNews, 25/2/2010)
Jutaan Ribu Rakyat kecil di indonesia masih sering dibaikan tentang masalah kesehatan tetapi miris mengapa hanya untuk satu orang saja dana sebesar itu dikucurkan. cobalah tengok kasus bliqis dan lain-lain
Itu adalah perilaku memalukan. Sakit itu azab Allah pada pejabat-pejabat yang bermental korup.
khilafah yes
Ini bukti nyata, bahwa undang-undang yang dibuat memang dibuat untuk keberpihakan kepada pemilik modal/para pejabat yang berkuasa. masih percayakah kita kepada para pejabat yang hanya memikirkan dirinya sendiri serta sistim yang hanya berpihak kepada mereka? tidak ada pilihan kalau kita mau sejahtera dunia dan akhirat semuanya hanya satu satu pilihan kembali kepada syariah dengan tegaknya khilafah… Allahu akbar