Burhanuddin Muhtadi: Solidaritas Koalisi Terbukti Rentan

JAKARTA-Pengamat politik yang juga peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi menilai, sikap politik tiga partai koalisi pemerintah dalam kasus Bank Century menunjukkan soliditas koalisi terbukti rentan perpecahan.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat harus mulai menyadari adanya perubahan konstelasi politik. Soliditas koalisi rentan saat menyikapi kasus Century,” ujarnya di Jakarta, Kamis, menanggapi hasil voting tentang Kasus Bank Century dalam rapat paripurna DPR, Rabu (3/3) malam.

Dalam voting tersebut, tiga fraksi yang partainya menjadi anggota koalisi pemerintah yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil langkah berbeda dengan partai anggota koalisi lainnya yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dukungan yang diberikan Partai Golkar, PKS, dan PPP mengakibatkan rapat paripurna DPR memutuskan opsi C yakni menyatakan kebijakan pengucuran dana talangan (bailout) senilai Rp6,7 triliun kepada Bank Century, termasuk proses merger, dan akuisisi atas bank tersebut bermasalah dan terindikasi ada pelanggaran hukum.

Dalam voting itu, sebanyak 325 anggota DPR menyatakan setuju opsi C dan 212 anggota DPR memilih opsi A yang menyatakan bahwa bailout Bank Century tidak bermasalah.

Burhanuddin menyebutkan SBY dan Partai Demokrat kini dihadapkan pada posisi pelik karena ada indikasi dukungan politik di parlemen mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga dapat mengurangi dukungan terhadap program dan kebijakan pemerintah.

“Artinya, ada tiga partai pendukung koalisi yang “sulit diatur”, sehingga ke depan SBY dan Demokrat harus mampu membangun sinergi yang baik,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika tindakan keras diambil terhadap ketiga partai itu seperti melakukan perombakan (reshuffle) kabinet dengan mengganti menteri yang berasal dari ketiga partai itu, maka justru akan membahayakan.

“Kalau melakukan “reshuffle” terhadap menteri dari ketiga partai itu, maka akan menambah “amunisi” oposisi di parlemen menjadi semakin kuat. Total suara ketiga partai itu di DPR kan sekitar 25 persen lebih. Ini justru akan menyulitkan jalannya pemerintahan ke depan,” katanya.

Karena itu, Burhanuddin menyarankan SBY dan Partai Demokrat untuk membangun sinergi yang lebih baik antarpartai koalisi. Ia juga tidak sependapat dengan pernyataan bahwa lagkah-langkah politik partai di DPR tidak terkait dengan keterlibatan partai pada koalisi pemerintah. (republika.co.id, 4/3/2010)