Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
NEW YORK- Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di sejumlah daerah berbahaya kerap melanggar prosedur keamanan dan kontrol finansial sehingga menempatkan badan dunia itu pada “risiko yang tak perlu”. Hal ini diungkapkan lembaga pengawas internal PBB Office of Internal Oversight Services (OIOS) berdasar evaluasi menyeluruh tahun 2009.
Laporan itu menyebut, operasi PBB di Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Irak, perlu dikaji ulang karenanya. “Ada kekurangan dalam pengendalian internal dalam berbagai bidang, mulai dari manajemen kontak hingga operasi udara, yang menempatkan lembaga ini pada risiko yang tidak perlu,” ujar Kepala OIOS, Inga-Britt Ahlenius, dalam pengantar laporan itu.
Ia menyebut dalam misi itu, terjadi semacam “salah urus”. “Kurangnya kepatuhan terhadap standar prosedur operasi, miskinnya perencanaan, dan manajemen yang tidak memadai hanya beberapa dari jenis kekurangan yang diidentifikasi,” tambahnya.
Laporan salah urus PBB bukan kali pertama diungkap. Sejumlah pihak menengarai hal ini, terutama di Amerika Serikat – penyumbang terbesar anggaran PBB – yang pernah menyebut organisasi ini penuh dengan sampah dan korupsi.
Dalam kekerasan di Darfur, Sudan barat, OIOS menemukan bahwa tindakan pencegahan keamanan dan persiapan oleh tentara gabungan PBB dan pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika yang sekarang berdiri di 20 ribu orang “sangat tidak memadai untuk aneka risiko.” Tentara gabungan dengan nama UNAMID ini telah kehilangan 22 tentara dan polisi sejak awal operasi pada 2008. “Perlu sejumlah langkah-langkah mendesak yang harus segera dilakukan,” tulis laporan setebal 23 halaman ini.
Badan ini juga menemukan satu “kesalahan konyol” yang tak perlu, yaitu membayar lebih untuk kontraktor bahan bakar sebesar 4,7 juta dolar AS karena kegagalan untuk memverifikasi tagihan dengan benar.
Di Kongo, hal yang sama terjadi. OIOS juga meneliti dugaan pelecehan seksual di Kongo oleh tentara PBB dari negara yang tidak teridentifikasi dan menemukan bukti memang hal itu terjadi di beberapa kamp-kamp pengungsi antara 2007 dan 2009.
Laporan lebih lanjut menemukan bahwa pemeliharaan lapangan udara di Kongo oleh MONUC gagal untuk mematuhi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional standar.
Di Irak, OIOS menemukan bahwa misi PBB UNAMI, yang sepenuhnya sipil, telah memenangkan kontral 3 juta dolar AS untuk menginstal perlindungan atas akomodasi staf berdasarkan satu lelang saja. Misi menolak untuk meninjau mengapa tidak ada lelang yang kompetitif dalam hal ini. (republika.co.id, 24/3/2010)
