Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Dalam upaya memanfaatkan keadaan saat ini antara Sudan dan Chad, pada hari Kamis, di ibukota Qatar, Doha pemerintah Sudan menandatangani kesepakatan dengan Gerakan Pembebasan dan Keadilan, yang mencakup sejumlah faksi-faksi kecil kelompok pemberontak di Darfur.
Kesepakatan itu ditandatangani pemerintah, yang diwakili Ali oleh Utsman Muhammad Thaha, Wakil President Sudan, sementara dari pihak Gerakan diwakili oleh Dr Tijani Adam, Ketua Gerakan.
Kesepakatan ini muncul setelah berakhirnya waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan perundingan perdamaian antara Khartoum dan pemberontak Gerakan Keadilan dan Kesetaraan, hari Rabu lalu tanpa mencapai kesepakatan.
Doha, pada tanggal 23 Februari lalu telah menjadi saksi penandatanganan kerangka persetujuan kerja sama dengan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan yang setia ke Perancis. Akan tetapi kesepakatan antara kedua belah pihak menghadapi beberapa kendala sejak tanggal itu. Dimana gerakan “Keadilan dan Kesetaraan” telah menolak berlangsungnya negosiasi yang banyak dilakukan di Doha.
Dan diharapkan dapat memenuhi kerangka kesepakatan yang ditolak oleh gerakan Keadilan dan Kesetaraan.
Di samping gerakan “Keadilan dan Kesetaraan” ada gerakan Pembebasan untuk Keadilan” yang masih merupakan Gerakan Pembebasan Sudan yang dipimpin oleh Abdul Wahid Nur yang menolak untuk bergabung dalam forum negosiasi Doha.
Pertempuran yang pecah di Darfur, pada musim panas tahun 2003 ketika pemberontak mendapat arahan dari Uni Eropa, terutama Perancis yang menuntut partisipasi lebih besar dalam kekuasaan dan kekayaan, dalam episode dari episode-spisode konflik Eropa Amerika di Sudan.
PBB memperkirakan bahwa jumlah korban meninggal dalam konflik ini, sekitar 300 orang, dan hampir 2,7 juta mengungsi. Sementara pemerintah Sudan mengatakan bahwa jumlah korban meninggal tidak lebih dari 10 ribu orang. (kantor berita HT, 23/3/2010)
