Subsidi BBM dan Listrik Terancam Dihentikan

“BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi”. Sepenggal lirik lagu musisi kondang Iwan Fals ini sepertinya akan berdengung keras di tahun 2015. Soalnya, pemerintah mengisyaratkan tidak lagi mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti bensin, solar dan minyak tanah. Begitu halnya dengan tarif listrik. Keduanya akan disesuaikan dengan harga keekonomian alis harga pasar.

Sejatinya, program pengalihan bahan bakar minyak ke gas sudah berjalan sejak pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I. Untuk menghemat penggunaan BBM, pemerintah ketika itu, membagi-bagikan kompor gas plus tabung elpiji seberat 3 kg kepada masyarakat yang perekonomiannya terbilang ‘morat-marit’. Sederhananya, pemerintah menginginkan agar masyarakat meninggalkan minyak tanah sebagai kebutuhan dapur dan beralih ke elpiji.

Tapi apa mau dikata, dalam perjalanannya masih banyak masyarakat yang enggan mengubah kebiasaan menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, terutama untuk memasak. Keengganan masyarakat ini didasari bermacam-macam alasan. Ada yang tidak paham cara menggunakan kompor gas, bahkan ada yang menjual pemberian pemerintah tersebut hanya untuk mencukupi isi perut. Otomatis, program konversi minyak tanah ke elpiji ini belum berjalan sukses, lantaran masih banyak masyarakat yang memilih memakai minyak tanah ketimbang gas.

Namun, kabar mengejutkan datang dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, harga BBM seperti bensin, solar, dan minyak tanah akan ditetapkan sesuai harga pasar pada 2015 agar mencapai harga keekonomian. Ia berdalih, tujuan penerapan harga keekonomian tersebut agar masyarakat lebih berhemat, karena saat ini harga BBM di Indonesia tetap, meski harga internasional mengalami peningkatan. Singkatnya, pemerintah angkat tangan untuk mensubisidi bahan bakar yang selama ini dianggap strategis tersebut.

“Salah satu yang terpikir adalah bagaimana mendidik masyarakat, termasuk yang tidak mampu, agar memahami yang namanya harga keekonomian, karena kita tahu kalau harganya mahal maka dia akan hemat,” ujar Darwin. Bukan hanya BBM, di tahun 2015, pemerintah tidak lagi mensubisidi listrik (tarif dasar listrik/TDL). Alasannya sama, yakni untuk menuju harga keekonomian.

Sekadar catatan, sejak 15 Januari 2009, pemerintah menetapkan harga bensin dan solar bersubsidi sebesar Rp4.500 per liter. Sedangkan harga minyak tanah Rp2.500 per liter. Lantaran kenaikan harga minyak mentah dunia, subsidi BBM memang melonjak drastis. Tahun ini saja, anggaran subsidi BBM meningkat dari Rp68 triliun menjadi Rp89 triliun. Begitupun dengan subsidi listrik dari Rp37,8 triliun menjadi Rp54,5 triliun.

Melihat hal demikian, sah-sah saja jika akhirnya pemerintah pusing memikirkan subsidi BBM dan listrik. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Tubagus Haryono mengatakan, pencabutan subsidi sebenarnya sudah relevan untuk dilakukan mengingat terus membengkaknya besaran subsidi dalam APBN. Namun, ia mengaku tidak yakin dengan rencana pemerintah tersebut, mengingat belum memadainya daya beli masyarakat.

Tubagus menerangkan, sebenarnya dalam rencana dan strategis (Renstra) BPH Migas, pihaknya sudah merencanakan kalau harga jual BBM akan disesuaikan dengan harga pasar di tahun ini. Tapi ya itu tadi, melihat lemahnya daya beli masyarakat, membuat BPH Migas mengurungkan keinginan tersebut.

Dialihkan

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menegaskan, pemerintah tidak akan begitu saja mencabut subsidi listrik dan BBM pada tahun 2015 mendatang. Menurutnya, pemerintah akan tetap memberikan subsidi bagi pihak-pihak yang berhak menerima, yaitu dengan cara mestrukturisasi atau mengalihkan bentuk subsidi.

Dijelaskan Hatta, pemerintah memang berencana memperketat penyaluran subsidi. Ke depan, subsidi hanya akan diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan begitu, katanya, akan terjadi perubahan roadmap subsidi. “Sesuai peraturan yang ada, negara tetap akan memberikan subsidi kepada pihak-pihak yang membutuhkan,” tegasnya. (hukumonline.com, 22/3/2010)