Mafia Hukum yang Menggurita….

JAKARTA — Kasus dugaan mafia pajak Rp 25 miliar yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan, hanyalah kasus kecil. Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji bahkan menyebutnya “hanya seujung kuku”. Masih banyak kasus yang jauh lebih besar. Jumlahnya? Mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Praktik mafia menumbuhsuburkan “permainan haram” ini. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR, kemarin, Susno membuka sebuah kasus senilai Rp 500 miliar yang dimainkan kelompok mafia kasus.

Berawal dari sengketa investasi peternakan arwana di Pekan Baru, Riau, antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Singapura. Susno menyebutkan, ada jenderal bintang tiga yang turut dalam permainan itu. Ada pula makelar kasus kakap yang disebutnya sebagai Mr X.

Belakangan, Ketua Komisi III Benny K Harman mengungkapkan inisial nama Mr X, yaitu SJ. SJ memiliki hubungan yang sangat dekat dengan jenderal bintang tiga berinisial MP dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.

Susno mengatakan, Mr X merupakan aktor pengendali rekayasa kasus Gayus Tambunan pada 2009 lalu. Ia pula yang berperan dalam kasus sengketa arwana. Masih banyak lagi kasus lain yang melibatkan SJ dalam pusarannya.

Tak hanya SJ. Bahkan, jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum hingga hakimnya sama dengan yang menangani kasus Gayus hingga akhirnya berujung bebas bagi petugas penelaah keberatan pajak itu.

“Yang menangani kasus ini (kasus Gayus) sama dengan kasus yang lebih besar, nilainya ratusan miliar terkait ternak arwana dan peternakan di Pekan Baru. Kasus orang Indonesia dan orang Singapura. Yang dimenangkan orang Singapura. Jaksa penelitinya sama, Haposan sama (pengacara Gayus), Andi Koasaih-nya sama, Mr X juga sama (dengan kasus Gayus),” kata Susno dalam keterangannya kemarin.

Benny mengungkapkan, SJ sudah lama beroperasi, bahkan sejak era Kapolri Dai Bachtiar. SJ, dikatakan Benny, bukan seorang anggota kepolisian. Hebatnya, ia bisa mendapatkan fasilitas sama dengan yang diperoleh polisi.

“Yang jelas mafia pajak ini melibatkan sejumlah petinggi di dalam tubuh kepolisian. Mr X ini (SJ) bukan anggota polisi, tetapi dapat semua fasilitas yang diperoleh kepolisian. Orang ini bisa mengatur kasus-kasus besar,” kata politisi Demokrat ini.

Masih menurut Benny, ada sekitar 149 perusahaan yang menggunakan jasa mafia yang dikomandani SJ untuk memperoleh fasilitas pengampunan pajak. Informasi lain yang dihimpun Kompas.com, saking dominannya, SJ bahkan bisa mengatur pergantian kapolda.

Dinasti mafia

Anggota Komisi III, Nasir Djamil, mengungkapkan, mafia hukum yang dijalankan Mr X bersama orang dekatnya di kepolisian sudah dibangun bak dinasti. Praktik ini sudah berlangsung lama. Artinya, para pucuk pimpinan Polri sudah tahu hal ini? “Mungkin tahu, ya, sudah dibangun seperti dinasti begitu. Sudah lama. Tapi, mungkin dianggap sudah lazim, jadi dibiarkan saja,” kata Nasir.

Ia berpendapat, langgengnya para mafia ini bercokol karena memanfaatkan kedekatan dengan para penegak hukum.

Cerita Susno bahwa dalam beberapa kasus, mafia ini digerakkan oleh orang yang sama, baik kuasa hukum, penyidik, maupun jaksanya, menjadi bukti bahwa praktik mafia ini dijalankan secara berjaringan di institusi penegak hukum.

“Mereka ini modusnya merekayasa kasus atau membuat kasus. Orang-orang yang berperkara dimanfaatkan sebagai celah untuk dikeruk,” kata dia.

Malah, ternyata SJ dan jaringannya tak hanya terlibat di kasus Gayus dan peternakan arwana. Kasus pajak triliunan juga diindikasi “dimainkan” oleh kelompok ini. Dalam dunia hiburan, mungkin mafia yang menggurita ini bak event organizer perkara.  (kompas.com, 9/4/2010)