Di tengah ramainya polemik makelar kasus pajak, ternyata DPR dan pemerintah tengah membahas penambahan fasilitas anggota dewan. Dalam pembahasan itu, DPR memaksa pemerintah agar memberikan tambahaan anggaran Rp 210 miliar untuk penambahan fasilitas itu.
Dengan adanya penambahaan alokasi anggaran ini, maka total seluruh anggaran DPR akan menjadi Rp 2,16 triliun untuk tahun anggaran 2010. Padahal alokasi anggaran dalam pagu APBN yang disyahkan DPR lalu adalah sebesar Rp 1,9 triliun dan kenaikan alokasi DPR sebesar 90,3% dari total seluruh anggaran DPR.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi.B dalam siaran persnya yang diterima VIVAnews, Minggu, 11 April 2009 menyatakan, kenaikan anggaran itu sepertinya akan lolos begitu saja.
Sebab tidak ada pengawasan dari publik. Dan pada sisi lain, anggota DPR, pintar mengalihkan isu, sehingga isu-isu kenaikan anggaran DPR tertutupi oleh isu-isu, seperti isu kunjungan tim sembilan (Kasus Bank Century) ke sejumlah tokoh-tokoh publik, isu-isu anggota DPR yang akan membentuk Pansus Pajak, manuver penolakan menteri keuangan di DPR.
Sehingga, kata Uchok pembahasan RAPBN P 2010 tentang kenaikan anggaran DPR luput dari pengawasan publik. Akibatnya, anggaran perjalanan luar negeri sebanyak Rp 122 miliar tidak pernah dikotak-katik untuk dihapus, dan dipermasalahan dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR.
Padahal perjalanan luar negeri ini sangat sarat pemborosan, dan menghilang image DPR di mata masyarakat sebagai anggota dewan terhormat. Bagimana masyarakat tidak marah, untuk perjalanan ke luar negeri saja, untuk setiap negara, akan mengikuti sertakan 13 anggota DPR, 2 orang sekretaris selama 7 hari.
Begitu juga, dengan kenaikan anggaran DPR sebesar 96% untuk gaji, honorarium dan tunjangan dari Rp 392.5 miliar menjadi Rp 406.0 miliar untuk tahun anggaran 2010.
Dan selanjutnya, permintaan kenaikan anggaran DPR yang telah disetujui oleh BURT (Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, dan sedang dibahas antara pemerintah dengan pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Rumah Aspirasi untuk 77 Dapil sebesar Rp 78.974.665.000
2. Tenaga ahli untuk anggota 545 orang sebesar Rp 49.050.000.000
3. Tenaga ahli AKD dan Pansus berjumlah 50 orang Rp 4.500.000.000
4. Penyiapan Sarana dan Prasarana bagi tambahan 50 tenaga ahli AKD, dan tenaga ahli anggota 595 sebesar Rp 15.000.000.000
5. Konsinering panja Komisi sebesar Rp 7.937.600.000
6. Asuransi Kesehatan dan Keluarganya dengan Fasilitas VVIP 10.000.000.000
7. Anggaran Pansus Century 2.500.000.000
8. Akomdasi anggota, tambahaan beras anggota, dan dana operasional pimpinan 42.554.976.000
sumber: vivanews.com (11/4/2010)
buat bekal kubur
dasar rampok yang di pilih rakyat, ya begini ini …..
beda-beda tipis DPR itu dengan pengemis. bikin malu tak tau malu, dijamin hidupnya DPR itu tak selamat karna tak mau syari’at sbg sistem.
SIlakan senang2 di dunia, Kami tuntut kalian di akherat…!!
Dasar Rampogg..!!
ya, maklum lah..
kan duit buat kampanye mahal banget…
jelas pingin cepet balik modal lah…
astaghrifullah, perampokan yang dilegalkan …….
makan tuh uang rakyat, sampe lho pade mati kekenyangan,,,