Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
JAKARTA — Negara saat ini sedang dalam kondisi ”darurat mafia hukum”. Buktinya, praktik mafia hukum merasuki semua institusi penegak hukum. Ironisnya, hingga saat ini belum ada komitmen pemerintah untuk membersihkan institusi penegak hukumnya.
Demikian dikemukakan Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Minggu (18/4/2010) kemarin, menyikapi proses hukum yang tak kunjung tuntas di institusi penegak hukum. Beberapa aktivis koalisi yang menyampaikan pernyataan sikap itu, antara lain, adalah Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah; pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar; Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane; aktivis Imparsial, Pungky Indrawati; serta advokat Taufik Basari.
Koalisi memandang kasus pegawai pajak, Gayus HP Tambunan, yang menyeret sejumlah penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, Direktorat Jenderal Pajak, advokat, serta hakim masih disikapi secara parsial. Penegakan hukum hanya menyentuh orang-orang yang terlibat.
Presiden, sebagai pimpinan sejumlah lembaga yang terkait skandal hukum, menurut Koalisi, seharusnya memprioritaskan pembersihan institusi penegak hukum, termasuk mengganti struktur kepemimpinan di kepolisian dan kejaksaan. Presiden juga perlu mengevaluasi reformasi birokrasi dan segera menyusun regulasi pembuktian terbalik pada institusi penegak hukum. (kompas.com, 19/4/2010)
