Mahendradata Ingin Segera Membubarkan TPM?

“Tim Pengacara Muslim atau Tim Pembela Muslim (TPM) mulai hari ini akan lebih banyak menekuni perang pemikiran dan hukum!” pekik Ketua Dewan Pembina TPM Mahendradata dalam acara Tabligh Akbar Pengukuhan TPM, Ahad (25/4) di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan.

Karena saat ini ada kelompok tertentu yang sengaja membenturkan Islam dengan HAM. Mereka mencoba mengubah pokok-pokok ajaran Islam salah satunya dengan membuat Alquran edisi kritis. Mereka pun mulai melancarkan perang hukum dan pemikiran.

Terakhir perang hukum dan pemikiran di Mahkamah Konstitusi. “Bukan UU Perlindungan Agama dari Penistaan Agama yang kami pertahankan tetapi pemikiran-pemikiran yang mereka coba masukan yang kami lawan!” tegasnya.

Alhamdulillah, uji materiil UU tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi setelah mendengarkan argumen yang tidak terbantahkan dari ormas-ormas Islam dan TPM.

Mahendradata pun menegaskan ingin segera membubarkan TPM namun belum juga bisa karena kedzaliman terhadap umat Muslim masih terus saja terjadi.

“Mengapa dinamai “Tim” karena harapannya TPM ini akan segera bubar karena tim itu ya semacam adhock. Akan bubar kalau tidak ada lagi umat Islam yang didzalimi!” tandasnya di hadapan sekitar seribu orang perwakilan berbagai ormas Islam.

Dalam tabligh akbar yang bertemakan “Jangan Takut Mengaku Muslim” itu hadir berbagia perwakilan ormas Islam yang menyampaikan tausiyahnya terhadap kaum Muslim dan TPM.

Mereka  adalah Ust Abu Bakar Baasyir (Amir Jamaah Ansharut Tauhid), KH Mudzakkir (Mahad Al Islam Surakarta), Rokhmat S Labib (Ketua DPP HTI), Misbahul Anam (Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI), Miftahul Hadi (Majelis Syuro SI), dan Joserizal Jurnalis (Presidium MerC).

Dalam kesempatan itu, dideklarasikan pula berdirinya Majelis Advokad Indonesia (Madina). Madina yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap advokad Muslim baik yang tergabung dalam TPM maupun bukan. Serta Madina pula yang akan mengeluarkan surat pengangkatan seseorang itu menjadi anggota TPM.

Dengan adanya Madina diharapkan tidak akan lagi TPM gadungan seperti yang terjadi di Palu sehingga merugikan klain dan mencemarkan nama baik TPM. (mediaumat.com, 26/4/2010)