Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
JAKARTA- Wacana pengenaan pajak khusus untuk bank sebagai antisipasi krisis yang dilontarkan Wakil Presiden Boediono menuai kecaman. Apalagi wacana itu adalah usulan Dana Moneter Internasional (IMF) yang disampaikan di pertemuan negara-negara anggota G20.
”Itu masih kontroversial. Itu kan dari IMF,” kritik ekonom, Dradjad Wibowo, di Jakarta, Kamis (29/4).
Menurut mantan anggota DPR ini, Wapres mengungkapkan hal itu di sambutan pembukaan Asia Pasific Conference and Exhibition (Apconex) 2010, semata karena baru pulang dari pertemuan G20 tersebut.
Kepala ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, pun berpendapat wacana tersebut kontraproduktif. ”IMF itu bodoh, tidak usah didengarkan. Mungkin di Amerika begitu (sehingga butuh aturan tersebut). Tapi di sini sudah ada instrumen sendiri,” kecamnya.
Purbaya mengatakan, Indonesia sudah punya lembaga penjamin simpanan (LPS). Secara berkala, perbankan harus membayar premi tertentu ke LPS, sebagai asuransi untuk dana nasabah. ”Itu saja yang dioptimalkan secara gradual, kalau dirasa kurang. Menurut saya sih sudah memadai,” ujarnya.
Menurut Purbaya, yang perlu mendapat penjaminan memang nasabah. ”Kalau bank-nya kolaps, ya kolaps saja. Tidak perlu ada penjaminan bank,” tegasnya. Sistem yang sudah berjalan saat ini dimintanya terus dioptimalkan untuk mengantisipasi dampak dari bank yang terhantam krisis atau bermasalah. (republika.co.id, 29/4/2010)
lah…maklum aja, kan budiono dan sri mulyani joingose IMF, makanya resep imf, resep mereka juga. walaupun menghancurkan.
jika sy tak menyukai solusi dari AS atau imf bukan merarti sya western phobia tapi memang pada kenyataannya solusi yang mereka berikan adalah racun yang sudah terbukti menghancurkan manusia, saatnya lah kembali padaa aturan yang dibuat oleh Pencipta manusia(Allah SWT) yang mengerti kebutuhan ciptaannya dan tanpa tendensi apapun
Ciri-ciri negara mau koleps/bangkrut/digulingkan pemerintahannya yaitu besarnya kebergantugan APBN-nya dari pajak. Besarnya kebergantungan dari pajak mencerminkan kemalasan pemerintah tsb utk mengelola SDM dan SDA yg ada shg diserahkan ke pihak swasta bahkan ke pihak asing.
Seperti dulu kalau suatu kerajaan menarik pajak yg memberatkan rakyat maka lama2 rakyat akan menggulingkan kerajaan tsb, hal ini sdh banyak terjadi didunia ini.