ICRC: Blokade Gaza Ilegal

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menganggap bahwa blokade Israel di Jalur Gaza sebagai pelanggaran dari Konvensi Jenewa dan meminta pemerintah Israel untuk mengangkatnya.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan hari Senin, organisasi ini menyebut blokade “hukuman kolektif” merupakan sebuah kejahatan di bawah hukum internasional.

Hal ini dijelaskan bahwa wilayah Gaza terganggu oleh adanya pemadaman listrik yang sangat sering, ekonomi hancur, dan sistem perawatan kesehatan runtuh.

Blokade yang diberlakukan di Jalur Gaza ini akan memasuki tahun keempat, menghapus kemungkinan adanya pembangunan ekonomi,” kata ICRC.

“Warga Gaza terus menderita mulai dari pengangguran, kemiskinan dan perang, sedangkan kualitas sistem perawatan kesehatan di Gaza kurang.”

Melumpuhkan kekurangan

Para pejabat Israel bersikeras bahwa mereka menyediakan cukup “bantuan kemanusiaan” untuk meme nuhi kebutuhan dasar Gaza.

Tetapi ICRC mengatakan bahwa sedikit daftar barang yang diizinkan masuk ke Gaza tidak  mampu memenuhi kebutuhan 1,5 juta penduduk wilayah itu.

Beatrice Megevand-Roggo, kepala operasi ICRC Timur Tengah, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa organisasi – yang biasanya tetap netral – enggan untuk mengkritik blokade kepada publik. Namun dia mengatakan bahwa tiga tahun dari usahanyauntuk memudahkan embargo tidak menimbulkan kemajuan.

“Hasilnya belum seperti yang kami harapkan, dan kami pikir bahwa setelah tiga tahun situasinya cukup mengerikan, cukup serius, untuk berbicara kepada publik untuk mencoba memecahkan blokade Gaza,” katanya.

Kelangkaan sangat mengerikan dalam sistem perawatan kesehatan di Gaza, di mana ICRC mengatakan lebih dari 100 obat-obatan penting – termasuk kemoterapi dan obat-obatan hemofilia – tidak tersedia.

Banyak obat-obatan dasar, seperti tas kolonoskopi, juga dilarang dari Gaza dan pemadaman rutin menyebabkan kerusakan peralatan medis.

“Keadaan sistem layanan kesehatan di Gaza tidak pernah seburuk ini,” kata Eileen Daly, kesehatan ICRC koordinator di Gaza,.

“Ribuan pasien bisa pergi tanpa pengobatan, dan prospek jangka panjang akan semakin mengkhawatirkan.”

Di Luksemburg pada hari Senin, menteri dari Uni Eropa bertemu untuk mendesak Israel untuk memebuka blokade, dan dia mengatakan ” tidak bisa diterima dan kontraproduktif”, dalam sebuah draf pernyataan. “Bagian yang paling penting dari apa yang dapat kita lakukan adalah untuk mencoba dan memberikan dukungan untuk benar-benar mendapatkan penyeberangan terbuka dan untuk … membantu orang-orang membangun kembali rumah mereka, menyediakan untuk bisnis, mencoba untuk mendukung kebutuhan sehari-hari,” papar Catherine Ashton, kepala urusan luar negeri Uni Eropa.

Di antara proposal yang diberikan ke Uni Eropa memberikan peran baru dalam mengelola penumpang utama Gaza melintasi Mesir.

B’Tselem, sebuah organisasi hak asasi manusia Israel, mengeluarkan laporan sendiri pada hari Senin yang mendokumentasikan kondisi mengerikan di wilayah Palestina.

Kelompok ini mencatat bahwa 95 persen dari pabrik-pabrik Gaza telah tutup,  98 persen penduduk menderita pemadaman, serta 93 persen air Gaza tercemar.

Amr Moussa, Sekretaris Jenderal dari Liga Arab, pada hari Minggu menyerukan untuk diakhirinya blokade.

Hamas dikritik

ICRC juga mengkritik Hamas, gerakan Islam yang menguasai Gaza, karena mencegah ICRC mengunjungi Gilad Shalit, tentara Israel yang ditangkap pada tahun 2006. Shalit berhak untuk kunjungan dari Palang Merah di bawah hukum internasional.

“Dalam pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, [Hamas] juga menolak untuk mengizinkan dia untuk menghubungi keluarganya,” kata ICRC. Tapi sebagian besar kritik ICRC ditujukan langsung kepada blokade Israel.

Selain masalah kesehatan, ICRC mencatat bahwa 40 persen penduduk Gaza tidak terhubung ke sistem pembuangan limbah, dan bahwa pembatasan gerakan telah mendorong banyak petani dan nelayan  jatuh dalam kemiskinan.

Sepertiga dari lahan pertanian Gaza terletak di “zona penyangga” yang dikendalikan oleh tentara Israel, dan perahu hanya diijinkan untuk menangkap ikan dalam jarak tiga mil laut dari pantai Gaza.

ICRC menuntut bahwa baik Israel dan pemerintah Hamas “memngijinkan dan memfasilitasi cepat dan tanpa menghambat” dari pengiriman bantuan ke Gaza.

Hamas telah menolak untuk menerima 10.000 ton bantuan kemanusiaan yang disita dari armada freedom flotilla yang diserang bulan lalu oleh tentara Israel.

Pemerintah Israel pada hari Minggu mengumumkan bahwa panel, yang diketuai oleh mantan hakim pengadilan tertinggi Yaakov Turkel, akan menyelidiki serangan terhadap armada. [] (aljazeera, 14/6/2010)