Erdogan dan Kebangkitan Kembali Turki ?

Penyerangan terhadap kapal misi kemanusian Mavi Marmara telah menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Diantara penguasa negeri Islam yang sangat keras mengecam adalah pemimpin Turki Erdogan . Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan melancarkan kecaman keras terhadap negara Yahudi itu, menyebut serangan itu “teror negara”. Turki juga mengatakan lewat wakil PM Bulent Aric,Jumat mengatakan Turki akan mengurangi hubungan ekonomi dan pertahanannya dengan Israel “pada tingkat minimum.”

Serangan 31 Mei 2010 terhadap armada kapal yang membawa bantuan kemanusiaan, yang menewaskan sembilan aktivis Turki mengakibatkan hubungan kedua negara semakin tegang, dengan Turki memanggil pulang duta besarnya dari Tel Aviv dan membatalkan pelatihan militer gabungan.

Turki menuntut adanya penyelidikan internasional terhadap serangan terhadap kapal Mari Marmara yang sebagian besar korbannya adalah relawan Turki. Menlu Turki Ahmet Davutoglu mengatakan hubungan Turki-Israel tidak akan kembali berjalan normal jika negara Yahudi itu menolak penyelidikan internasional serangan terhadap kapal yang mengangkut bantuan untuk Gaza.

Saat terjadi seranga Israel ke jalur Gaza desember 2009, Erdogan juga melakukan protes dengan meninggalkan pertemuan Forum Ekonomi Global di Davos, Swiss. Erdogan mengkritik Presiden Israel, Shimon Peres, yang hadir dalam pertemuan itu. Ketika pulang Erdogan disambut bagaikan pahlawan dan diberikan gelar al Fatih. Sikap pemerintahan Erdogan ini memang cukup menarik simpati banyak pihak di dunia Islam. Hal ini kemudian memunculkan harapan beberapa pihak , Turki dibawah pimpinan Erdogan menjadi symbol kebangkitan dunia Islam dan membebaskan umat Islam termasuk Palestina dari penindasan.

Penyesatan Politik

Masalah Palestina memang merupakan salah satu isu yang sensitif di dunia Islam. Keberadaan masjid Al aqsho di tanah al Quds yang diberkati sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur’an telah membuat hati umat Islam sentiasa terikat. Keberadaan negara penjajah Israel di Palestina yang telah mengusir dan membunuh umat Islam telah melukai hati ummat. Hal ini sangat disadari oleh penguasa-penguasa negeri Islam.

Namun, keberadaan pengusa-penguasa negeri-negeri Islam yang dibawah kontrol Amerika Serikat dan negara imperialism lainnya, membuat penguasa negeri Islam tidak sungguh-sungguh membebaskan Palestina. Krisis Palestina sering kali kemudian menjadi sekedar isu yang digunakan untuk kepentingan penguasa-penguasa itu. Seakan-akan mereka hirau terhadap persoalan Palestina, meskipun tidak berbuat hal yang kongkrit. Penyambutan hangat relawan Kapal Mavi Marmara oleh penguasa negeri Islam seperti Turki, Malaysia termasuk Indonesia juga telah digunakan untuk menarik simpati umat Islam .

Tidak heran kalau yang tampak dari penguasa negeri Islam adalah sekedar kecaman dan ancaman. Iran dibawah Ahmad Dinejad misalnya, berulang-ulang mengecam negara Yahudi itu, bahkan pernah mengatakan negara Yahudi itu harus dihapuskan dari peta bumi. Erdogan juga tidak jauh beda. Meskipun memang dibanding dengan penguasa negeri Islam terutama negara-negara Arab Ahmad Dinejad dan Erdogan tampil lebih garang.

Tapi yang jelas mereka tidak melakukan hal yang kongkrit untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Sebab pangkal krisis Palestina sesungguhnya adalah keberadaan negara ilegal Yahudi yang menjajah, merampas, dan membunuh umat Islam Palestina. Oleh karena itu tindakan apapun yang tidak mengarah persoalan utama ini , sesungguhnya adalah tindakan yang tidak sungguh-sungguh.

Kalau Iran dan Turki sungguh-sungguh, seharusnya yang mereka lakukan bukanlah sekedar mengirim bantuan obat-obatan, menyambut para relawan, atau mengecam, tapi adalah mengumumkan perang terhadap Zionis Israel dengan mengirim pasukan perang. Namun hal ini tidak dilakukan.

Tawaran solusi mereka tetap saja dalam kerangka agenda negara-negara imperialism seperti lewat jalur diplomasi , hukum internasional, atau PBB. Padahal jelas-jelas hal itu tidak bisa diharapkan. Solusi perdamaian yang tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, perdamain mensyaratkan pengakuan terhadap negara Zionis Yahudi itu yang justru menjadi pangkal persoalan. Apalagi perdamaian digagas oleh negara-negara yang sejak awal sudah berpihak. Amerika Serikat sejak awal sudah menyatakan jaminan terhadap keamanan negara Yahudi itu adalah harga mati buat AS. Negara itu dengan terang-terang menyatakan hubungan AS-Israel tidak bisa tergoyahkan. Lantas bagaimana akan diperoleh hasil perundingan yang objektif ?

Pengiriman pasukan perang dengan bersandar pada PBB, jelas tidak mungkin. Jangankan mengirim pasukan, resolusi yang sekedar mengecam negara Zionis itu sudah diveto oleh Amerika Serikat. Karena tidak mengirim pasukan dengan alasan tergantung pada PBB, adalah alasan yang dicari-cari untuk menutupi ketidakmauan penguasa negeri Islam membebaskan Palestina.

Usulan two state solution, dimana negara Palestina merdeka hidup berdampingan dengan negara Zionis juga sesungguhnya masih dalam agenda imperialism AS. Sebab usulan ini berarti merupakan pengakuan terhadap legalitas negara penjajah. Apalagi negara merdeka yang dimaksud oleh AS adalah negara Palestina yang sekuler dan tidak mengancam keamanan Israel. Karena itu negara itu tidak akan dibiarkan memiliki angkatan bersenjata yang kuat, persenjataan yang canggih.

Seharusnya serangan brutal negara Zionis itu telah cukup bagi Erdogan untuk mengumumkan perang, apalagi dia telah menyatakan tindakan Israel sebagai terorisme ngara. Bukankah hal yang pantas dilakukan terhadap teroris adalah memeranginya. Kenyataannya yang dilakukan Erdogan tetap dalam kerangka penjara besar hukum internasional dan PBB yang jelas-jelas untuk kepentingan negara-negara imperialis. Erdogan memblowup bahwa tindakan penjajah Zionis itu akan mengancam perdamaian regional.

Wakil Perdana Menteri Bulent Aric dengan tegas mengatakan solusi yang dilakukan Turki tetap dalam koridor hak dan diplomasi. Termasuk menegaskan Turki tidak akan memerangi Israel dan menganggapnya sebagai perkara mustahil “Tidak semestinya seorang pun menunggu keluarnya pengumuman perang dari kami terhadap Israel. Hal itu adalah tidak mungkin. Pengumuman perang itu mustahil dan tidak benar”, ujarnya.

Walhasil yang dilakukan pemerintah Erdogan sekedar memainkan perasaan umat Islam dan melakukan penyesatan politik dengan memanfaatkan slogan-slogan “Undang-undang Internasional” dan “Jalan Diplomasi”. Hal ini juga sekaligus memalingkan opini umat Islam tentang kewajiban berperang jihad fi sabilillah melawan penjajah Yahudi.

Kebangkitan Turki ?

Sebuah negara dikatakan bangkit dan berperan nyata dalam hubungan internasional kalau negara itu merupakan negara adi daya. Negara ‘pembebek’ dan lemah tidak bisa dikatakan bangkit apalagi dikatakan berperang penting dan nyata dalam hubungan internasional. Negara Sekuler Turki jelas bukanlah negara adi daya yang memimpin dunia. Politik luar negeri Turki tetap berada hegomoni AS atau negara-negara imperialis lainnya seperti Inggris. Artinya, kalaupun ada monuver politik luar negeri dari Turki tetap saja ‘under control’ negara adi daya AS atau Inggris.

Geliat kebangkitan Turki dikaitkan dengan peran strategisnya dalam lintas energy utama dunia yang menghubungkan Barat dan Timur. oleh Goldman Sachs dalam laporannya tahun 2005 ketika menggambarkan Negara-negara yang baru bangkit termasuk Turki “Turki, seperti halnya Rusia, berada pada jalur kekuasaan. Ankara sedang menemukan kembali pengaruhnya di era Khilafah Ustmani setelah menghabiskan waktu dalam beberapa dekade terakhir ini seolah melakukan suatu pertapa geopolitik. Pengaruhnya menyebar di seluruh dunia Islam hingga Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan juga hingga Eurasia di Kaukasus dan Balkan. Apa yang kita lihat adalah strategi kehati-hatian Turki yang sedang mengamati berbagai wilayah sekitarnya, mencoba memanfaatkan kesempatan setiap kesempatan potensial.

Lokasi geografis Turki memang strategis, Berada diantara Eropa dan Asia, pelabuhan-pelabuhan Turki menerima minyak mentah dan gas alam yang kemudian disuling dan dijual ke pasar Eropa.Lokasi geografis Turki telah mengubahnya menjadi sebuah wadah energi. Berada diantara Eropa dan Asia, pelabuhan-pelabuhan Turki menerima minyak mentah dan gas alam yang kemudian disuling dan dijual ke pasar Eropa.

Hanya saja politik ‘geo-strategis’ Turki tidaklah independen. Turki telah dimanfaatkan Barat untuk mencegah pengaruh Rusia. Turki menganjurkan adanya proyek-proyek energi Eropa, seperti Nabucco, yang menghindari jaringan Rusia. Sebagaimana yang digambarkan oleh seorang analis : “Koridor lain yang lebih aman lain untuk melakukan diversifikasi energi bagi Eropa adalah Turki – yang merupakan sebuah titik akhir atas dua pipa utama dari Laut Kaspia. (Lihat http://www.henryjacksonsociety.org)

Monuver politik Partai AKP juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Amerika Serikat di kawasan itu, terutama menggeser pengaruh Inggris dalam angkatan bersenjatan Turki. Sejak Abdullah Gul dan Erdogan meninggalkan Partai Kebaikan (Virtue Party) dan membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan (Justice and Development Party) di bawah kepemimpinan Erdogan, yang mulai menerapkan kebijakan untuk menyambung hubungan dengan Amerika dalam rangka menghilangkan pengaruh Inggris dan hubungannya dengan Angkatan Darat.

Strategi utama yang dilakukan Partai AKP adalah mendapat dukungan dari umat Islam Turki lewat isu-isu Islam seperti kerudung dan Palestina. Harapannya, rakyat kemudian semakin kehilangan kepercayaan terhadap Angkatan Bersenjata Turki yang dikenal sebagai penjaga negara sekuler Turki yang anti Islam.

Bahwa pemerintahan Erdogan dalam hegomoni AS tampak dalam Shared Vision Document (Dokumen Visi Bersama) yang ditandatangani antara pemerintah Turki dan Amerika oleh Abdulla Gul dan Condoleezza Rice pada tanggal 5 Juli, 2006 . Dokumen ini membuktikan bahwa global manuver Turki tidaklah Islam atau independen, tetapi untuk melayani kepentingan Amerika Serikat. Pertemuan itu menegaskan: “Dokumen dengan visi strategis menegaskan konsensus Turki-Amerika dalam menerjemahkan visi bersama melalui upaya bersama melalui kerja sama yang efektif dan dialog terstruktur.”

Manuver-manuver AKP pada hari ini jelas-jelas terkandung dalam dokumen itu, dimana beberapa hal yang AKP setuju untuk melaksanakannya diantaranya: Mendukung upaya-upaya internasional terhadap penyelesaian permanen konflik Arab-Israel, termasuk upaya internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina berdasarkan solusi dua-negara (two state solution) ; Mendukung upaya-upaya diplomatik mengenai program nuklir Iran, termasuk inisiatif baru negara-negara P 5 + 1 ( Amerika Serikat , Inggris , Perancis , Jerman , Rusia , dan Republik Rakyat Cina); Memberikan kontribusi terhadap stabilitas, demokrasi dan kesejahteraan di kawasan Laut Hitam, Kaukasus, Asia Tengah dan Afghanistan ; Meningkatkan keamanan energi melalui diversifikasi rute dan sumber-sumber energi baru, termasuk sumber energi dari cekungan Kaspia

Tidak Ada Kebangkitan Tanpa Ideologi yang Jelas

Sebuah negara akan bangkit kalau negara itu meletakkan ideologi yang jelas. Negara Eropa dan AS bangkit dengan ideologi Kapitalisnya. Soviet pernah bangkit dengan ideologi komunisme meskipun kemudian runtuh. Dunia Islam juga bangkit dengan ideologi Islamnya. Seperti yang dilakukan Rosulullah SAW dan para Kholifah. Turki juga akan kembali bangkit kalau berdasarkan ideologi Islam dengan negara Khilafahnya. Namun sayangnya, pemerintah Erdogan malah menangkapi pejuang-pejuang Islam yang memperjuangkan Khilafah.

Tidak hanya itu Partai AKP juga menolak untuk dikatakan sebagai partai Islam. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, tepatnya di Johns Hopkins University Erdogan mengumumkan bahwa pintu partainya terbuka untuk menyambut keinginan siapapun, namun partai Keadilan dan Pembangunan Turki bukanlah partai Islam.”Partai kami tidak pernah menjadi partai Islam, sebab tidak mungkin melakukan hal yang kurang memberikan rasa hormat terhadap agama kami seperti ini. Partai ini juga tidak mungkin berupa partai agama,” ujarnya.

Dia menambahkan: “Partai kami adalah sebuah partai konservatif dan demokratis. Bahkan kami bertekad untuk terus mempertahankan identitas ini.”Erdogan menolak mentah-mentah sebutan Utsmaniyin baru atas politik luar negeri Turki. Dia mengatakan bahwa “tidak dapat diterima pendekatan semacam itu.”(al-aqsa.org, 15/12/2009)

Erdogan juga pernah menegakan komitmennya mendukung negara sekuler Turki. Saat berbicara dengan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (17/4/2007), Erdogan mengingatkan agar kaum sekuler yang takut soal pencalonanny kembali saat itu . “Demokrasi, sekularisme, dan kekuasaan negara yang diatur oleh undang-undang, adalah prinsip utama dalam sebuah negara republik. Jika ada salah satunya yang hilang, maka pilar bangunan negara akan runtuh. Tidak ada kelompok manapun yang meresahkan pilar-pilar itu. Dengan keinginan masyarakat, maka pilar-pilar itu akan hidup selamanya. ”

Erdogan yang kini menjabat sebagai PM Turki mengatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah, siapapun, komitmen dengan sistem sekuler Turki, sebagaimana dalam perkataannya, “Pemerintah harus komitmen untuk memelihara undang-undang dasar negara dan harus terus mempertahankannya. ”

Kebangkitan Turki dibawah Erdogan juga dipertanyakan mengingat Erdogan tidak benar-benar memiliki kekuasaan di Turki. Erdogan tetap dibawah ancaman kudeta militer yang dikenal sekuler. Kungkungan militer ini membuat Erdogan tidak bisa berbuat banyak, kecuali dengan mempertimbangkan pandangan militer. Kalau lepas dari kungkungan militernya sendiri tidak bisa, bagaimana mungkin Erdogan dengan partai AKP-nya bisa membangkitkan umat Islam dunia dan membebaskan Palestina ? (Farid Wadjdi)