Aksi dan Pengiriman Delegasi HTI ke DPRD Tk I Daerah Istimewa Yogyakarta

HTI Press. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yogyakarta kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap urusan umat pada Jum’at, 2/7/2010, kali ini menyerukan penolakan terhadap kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).  Edukasi politik yang dilakukan Hizb ini dimulai ba’da shalat Jum’at di depan kantor DPRD tingkat I jl. Malioboro, pusat kota DIY dengan dua agenda, aksi dan mengirimkan delegasi audiensi ke DPRD. Aksi dan audiensi ini dilatarbelakangi oleh tingkah polah pemerintah yang semakin ngawur dalam membuat kebijakan menaikkan TDL per 1 Juli 2010 kemarin. Lagi-lagi rakyat kembali dikibulin oleh pemerintah melalui kebijakan semu yang dikendalikanya ini.

Aksi yang dihadiri oleh ratusan massa ini, diawali dengan orasi oleh Ust. Ibnu Alwan, kemudian Ust. Arif Lukman, Akhi Sofhi Amhar dan Ust.Mirza Satriawan. Seruan para orator salah satunya adalah menuntut kepada para wakil rakyat agar kebijakan tentang kenaikan TDL yang disetujuinya ini dapat mensejahterakan rakyat dan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya, serta mampu menjadikan produk-produk dalam negeri bersaing dengan produk-produk dari negara lain dalam persaingan pasar bebas. Selain itu, orator juga menuntut agar sumber daya mineral dikembalikan kepada rakyat, karena sesungguhnya hal itu milik rakyat, sebagai mana hadits kepemilikan umum.

Bahkan, dalam orasinya Ust. Ibnu Alwan menantang menteri ESDM untuk adu konsep pengaturan masalah energi di Indonesia. “Kami tantang menteri ESDM untuk adu konsep dengan Hizbut Tahrir dalam hal kebijakan pengaturan energi…Pemerintah berani atau tidak…?”tandasnya, sembari disambut dengan teriakan takbir dari para peserta aksi, “Allahu Akbar…!!”. Tantangan Ust. Ibnu Alwan dikuatkan oleh Ust. Arif Lukman yang memberikan pernyataan bahwa alasan yang digunakan oleh pemerintah untuk menaikan TDL sangatlah lemah dan keliru, bahkan bisa dibilang alasan yang bodoh.

Namun yang lebih penting lagi adalah meluruskan paradigma pemerintah yang dibangun atas paradigma kapitalistik sehingga kebijakan yang diambilnya pun salah. “Selama ini pemerintah menganggap bahwa rakyat adalah  pembeli, sedangkan pemerintah adalah penjual, sehingga pemerintah harus selalu mengambil untung dari hasil kebijakanya. Inilah paradigma yang salah, yang keliru, yang harus diubah dengan paradigma yang benar”, ungkap Ust. Arif Lukman.  Paradigma ini salah dan harus terlebih dahulu diganti dengan paradigma Islam yang sudah jelas dan wajib diterapkan oleh manusia. Paradigma Islam berangkat dari ideologi Islam inilah satu-satunya yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan manusia, tentunya bukan hanya di dunia, namun sampai ke akherat. Ideologi ini tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya institusi yang mampu untuk menerapkanya tidak lain yaitu Khilafah Islamiyyah.

Adapun didalam ruangan DPRD, delegasi Hizbut Tahrir Indonesia DIY dipimpin oleh ketua DPD I, Ustd. Rasyid Supriyadi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para wakil rakyat dan pejabat pemerintahan khususnya, serta masyarakat dunia umumnya untuk ikut mengkaji bersama Hizbut Tahrir dalam menyusun konsep pemerintahan yang dapat membawa maslahat dan rahmat yang sesuai dengan aturan sang pencipta, setelah DR. Andang Widi (Pakar Energi) menjelaskan latar belakang kebijakan pemerintah yang salah seputar TDL, dan bagaimana cara Islam mengelola sumber daya mineral. Delegasi Hizb diterima oleh wakil ketua DPRD DIY Ibu Tutik Widya (dari PAN) dan Bapak Bambang (dari PDIP). Beliau berdua pada prinsipnya setuju terhadap pandangan-pandangan Hizb, menolak kenaikan TDL. Terkait solusi, Bu Tutik sepakat dengan syariat sedangkan Pak Bambang berbeda dalam landasan filosofisnya, menurut Pak Bambang, “kalau anda (Hizb) kan berdasar pada solusi imani, sementara kami melihat pada semangat marhaen.”

Audiensi dan aksi berakhir setelah pembacaan pernyataan sikap juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia oleh Ust. Dhuha Ghufran, “al-Khilafatu wa’dullah wal Busyra Rasulillah,” dan ditutup dengan berdo’a pada jam 15.00 tepat, tidak lama kemudian adzan ashar berkumandang dari masjid DPRD. Peserta aksi pun sholat berjama’ah bersama masyarakat. Ada diantara masyarakat yang menjabat tangan salah satu syabab sambil mengucapkan selamat pada Hizb. (dismong-hamfara)