Presiden Jangan Diam Soal Kenaikan Harga Sembako

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta agar tidak berdiam diri, dan langsung turun tangan mengatasi lonjakan harga-harga sembako yang sulit dikendalikan sehingga semakin memberatkan beban rakyat Indonesia.

Kesulitan rakyat kebanyakan itu, kata pengamat sosial dan politik Syahganda Nainggolan di Jakarta, Senin, masih ditambah ancaman kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan pemerintahan SBY-Boediono.

“Kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat luas yang berkisar 100-300 persen sudah tidak lagi rasional. Apalagi ditambah kenaikan TDL, jelas akan mengorbankan rakyat kecil ke dalam malapetaka ekonomi seumpama jurang untuk `bunuh diri`,” ujar Syahganda yang juga Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) itu.

Menurut dia, jika SBY tidak langsung berada di depan serta turun tangan menjamin ketersediaan bahan pokok kebutuhan rakyat maupun memulihkan ekonomi rakyat kecil, ke depan kehidupan rakyat bukan saja bertambah sengsara, namun dipastikan kemartabatan hidupnya tersia-sia atau berada dalam kegelapan arah, termasuk mengalami penistaan ekonomi yang berujung frustrasi.

“Jadi, bahaya sekali andaikata pemerintahan SBY membiarkan carut marut kenaikan harga sembako serta penumpukan beban sosial ekonomi masyarakat, tanpa segera melakukan perlindungan dan pembelaan nasib rakyat,” ujar Syahganda.

Bahkan, ia menambahkan, ada kemungkinan nasib rakyat yang miskin hanya bisa bertahan hidup untuk sekali makan atau tidak bisa makan sama sekali.

Namun demikian, Syahganda mengaku keadaan buruk yang dialami rakyat secara ekonomi akan bisa dicerahkan melalui upaya kepemimpinan SBY yang harus secepatnya bertindak mendahulukan pengayoman pada nasib rakyat, sekaligus untuk sementara waktu SBY ke luar dari lingkaran komunikasi yang bersifat elitis di antara partai-partai.

Dia juga menilai, kinerja menteri pemerintahan SBY yang terkoneksi pada pemberdayan nasib dan ekonomi rakyat tidak menunjukkan kapabilitas yang memadai untuk mengangkat harkat kehidupan rakyat, kecuali sekadar menjadi beban politik SBY-Boediono

“Coba lihat menteri perdagangan, menakertrans, menkop UKM, atau mungkin yang lainnya, apakah cara kerjanya konkret dalam mendatangkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. (ANTARA, 19/7/2010)