Pengamat Terorisme di Australia Bingung Hadapi Hizbut Tahrir

Surat kabar “Heraldsun” edisi Senin (2/8) mempublikasikan sebuah artikel dengan judul “Seruan Pelarangan Kelompok Ekstremis Islam Setelah Mereka Mengadakan Pertemuan Umum Di Melbourne“. Sebagaimana disebutkan dalam artikel itu bahwa ada kelompok radikal Islam yang kegiatannya dilarang di Amerika Serikat dan Jerman, mulai mengangkat isu-isu kontroversial setelah mengadakan pertemuan umum bagi para pengikutnya di Brunswick kemarin.

Surat kabar itu menambahkan bahwa kelompok itu adalah Hizbut Tahrir, yang oleh sebagian disebut sebagai kelompok ekstremis. Hizbut Tahrir telah beraktivitas di Australia sejak awal tahun 1990-an abad yang lalu. Namun di beberapa negara Timur Tengah aktivitasnya dilarang. Hizbut Tahrir mengadakan pertemuan di Brunswick Town Hall untuk berbicara tentang masalah Palestina, bagaimana memulai, dan solusi Islam atas masalah ini.

Surat kabar itu mengutip dari seorang pakar terorisme di Universitas “Monash”, Profesor Greg Barton yang mengatakan bahwa ide-ide yang diusung Hizbut Tahrir itu memang ekstrim dan menentang demokras. Namun seruang untuk melarang Hizbut Tahrir di Australia harus dengan hati-hati.

“Tidak ada banyak bukti tentang keterlibatan Hizbut Tahrir dalam kegiatan dan aktivitas kekerasan,” kata Profesor Barton.

Ia menambahkan, “Kami sepakat bahwa lebih baik tidak melarang Hizbut Tahrir agar tidak melakukan gerakan bawah tanah (underground), dan lebih baik aktivitasnya tetap terbuka seperti ini sehingga mempermudah pengawasan terhadap mereka.”

Ia menambahkan, “Kalau mereka dilarang dan dinyatakan sebagai kelompok berbahaya, maka hal itu dapat menyebabkan mereka lebih populer, dan lebih eksis, bahkan memberi mereka kepercayaan dan kredibilitas di antara anak-anak muda yang sedang berpikir tentang ide-ide ekstrimis.”

Kemudian surat kabar itu mengatakan bahwa “Diyakini dengan tegas bahwa Hizbut Tahrir menolak penggunaan kekerasan dalam mewujudkan tegaknya negara Islam. Namun diyakini bahwa Hizbut Tahrir mendukung serangan militer terhadap pasukan Barat di Afghanistan dan Irak, dan juga menentang eksistensi Israel, yang dalam hal ini Hizbut Tahrir menyebutnya sebagai negara ilegal dan harus dileyapkan.”

Sementara tentang jumlah anggota Hizbut Tahrir di seluruh dunia, maka surat kabar itu meyakini bahwa jumlah anggota Hizbut Tahrir di seluruh dunia lebih dari satu juta orang.

Surat kabar itu menambahkan bahwa pertemuan itu diadakan menyusul konferensi yang diselenggarakan di Sydney bulan lalu, yang dihadiri oleh ratusan aktivis, dimana mereka dapat berkumpul dalam konferensi besar pertama Hizbut Tahrir sejak upaya pelarangan Hizbut Tahrir gagal pada tiga tahun lalu.

Surat kabar itu mengutip ketidakpuasan yang menimpa Dewan Kota Moreland melalui stasiun radio “3 AW” karena telah mengijinkan Hizbut Tahrir menggunakan balai kota tersebut.

Namun dalam pernyataan persnya, Dewan membela keputusannya dimana hal itu dilakukan demi kepentingan kebebasan politik.

Dalam hal ini Dewan mengatakan bahwa “Keputusan Dewan untuk menerima pemesanan tempat itu dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari Kepolisian Federal Australia dan Polisi Victoria, bahwa Hizbut Tahrir bukan merupakan ancaman dan bukan kelompok yang dilarang.”

Dewan menambahkan bahwa “Keputusan ini didasarkan pada keyakinan kami yang kuat terkait kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Namun Dewan akan tetap berhati-hati untuk menjamin bahwa fasilitas kota kami tidak dipergunakan untuk menyerukan pada kekerasan, rasisme, seksisme, atau intoleransi agama.”

*** *** ***

Inilah tolok ukur Barat yang sesungguhnya, yaitu kepentingan. Jika sedang berkepentingan untuk melarang Hizbut Tahrir, maka ia mengklaim bahwa Hizbut Tahrir menyerukan kekerasan sehingga Hizbut Tahrir merupakan ancaman terhadap Barat dan karenanya harus dilarang. Namun apabila pelarangan Hizbut Tahrir justru menambah popularitas dan kredibilitasnya, maka ketika itu mereka dengan alasan kebebasan berpolitik dan beragama, mereka tidak melarang Hizbut Tahrir.

Sumber: pal-tahrir.info, 3/8/2010.