2011, Tarif Listrik Naik Lagi

Setelah naik rata-rata 10 persen tahun ini, tahun 2011 pemerintah mengusulkan tarif dasar listrik kembali naik, yakni 15 persen. Usul ini bagian dari rencana menurunkan subsidi listrik secara bertahap, yaitu dari Rp 55,1 triliun pada 2010 menjadi Rp 41 triliun pada 2011.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) itu bisa diterapkan mulai awal 2011.

”Namun, ini masih perlu dibicarakan lagi dengan bapak dan ibu anggota DPR di Senayan dan diperkirakan akan selesai Oktober,” kata Menkeu di Jakarta, Senin (16/8/2010), dalam Konferensi Pers tentang Penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2011.

Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2011 disebutkan, salah satu alasan pemerintah menaikkan TDL sejak Juli 2010 adalah kenaikan harga pada berbagai komponen utama pembangkit listrik. Hal ini membuat biaya pokok penjualan (BPP) listrik yang ditanggung PT PLN membengkak. Kenaikan BPP diperkirakan masih akan terjadi hingga tahun 2011.

Asumsi dan parameter yang menyebabkan pemerintah mengusulkan kenaikan TDL 15 persen pada 2011 adalah harga jual minyak mentah Indonesia yang diperkirakan di level 80 dollar AS per barrel serta nilai tukar rupiah di posisi Rp 9.300 per dollar AS. Tahun ini nilai tukar rupiah diasumsikan berada di level rata- rata Rp 9.200 per dollar AS.

Sementara marjin usaha PLN ditetapkan 8 persen. Alasan lain, diperkirakan terjadi kenaikan penjualan listrik dari 6,6 persen pada 2010 menjadi 7,4 persen pada 2011, selain menurunnya susut jaringan dari 9,41 persen menjadi 9,35 persen.

Ditata ulang

Menanggapi usul kenaikan TDL pada 2011, pengamat pertambangan dan energi Kurtubi menyatakan, hal itu seharusnya tak perlu dilakukan jika dilakukan penataan kembali dan perbaikan manajemen energi primer, baik gas maupun batu bara.

Menurut Kurtubi, saat ini BPP listrik sangat mahal karena PLN kekurangan gas dan harus beralih ke bahan bakar minyak (BBM), yang relatif mahal. Idealnya, PLN mengurangi penggunaan BBM dan kembali ke gas.

”Atas dasar itu, renegosiasi gas Tangguh dengan China perlu dipertimbangkan dan diteruskan. Gas Tangguh yang tidak jadi dijual ke Sempra dan gas Donggi Senoro sebaiknya dialihkan ke PLN sehingga 2011 tidak perlu menaikkan TDL,” ujar Kurtubi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengharapkan masalah listrik tidak hanya dilihat dari TDL. Kenaikan TDL adalah upaya pemerintah mempercepat pemerataan listrik sehingga elektrifikasi diharapkan segera mencapai 80-90 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Dijelaskan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, dibutuhkan pertumbuhan pasokan listrik 1,25 kali. Dengan demikian, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2011, diperlukan pertumbuhan pasokan listrik 10 persen atau dibutuhkan tambahan pasokan listrik 3.000 megawatt per tahun.

”Untuk kebutuhan investasi kelistrikan itu, kita membutuhkan penanaman modal swasta dan PPP (kerja sama pemerintah dan swasta),” tutur Hatta.

Dasar kebijakan yang dipertahankan pemerintah, kata Hatta, adalah menjaga daya beli masyarakat sehingga TDL tidak dibiarkan naik terlalu tinggi. Selain itu, pemerintah akan tetap melindungi penduduk yang tidak mampu dan memerhatikan faktor daya saing industri dalam negeri.

”Pendekatan itulah yang akan digodok bersama DPR. Namun, jangan sampai menetapkan subsidi yang terlalu besar dan tidak boleh melepaskan begitu saja kelompok yang tidak mampu,” ujar Menko Perekonomian. (kompas.com, 18/8/2010)