Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Benarkah Indonesia sudah merdeka? Pertanyaan tersebut menjadi tema utama dalam diskusi menjelang buka puasa bersama sekitar 40 ulama, intelektual, pengusaha dan aktivis dakwah yang diselenggarakan pada Kamis (26/8) sore di Kantor Pusat DPP Hizbut Tahrir Indonesia Crown Palace, Jl Soepomo Jakarta Selatan.
Makna merdeka yang sebenarnya adalah bebas dari belenggu perhambaan sesama manusia. Manusia hanya mengabdi, memperhambakan diri kita kepada Ilahi. Mengabdi kepada Ilahi berarti patuh, taat, cinta dan kasih kita hanya untuk Allah SWT. Ikutilah petunjukNya berupa syariat Islam yang kaffah dengan meninggalkan aturan buatan manusia seperti kapitalisme, demokrasi, liberalisme, sosialisme, komunisme, dan lainnya. Disadari atau tidak, menggunakan aturan buatan manusia sama saja dengan menyembah manusia. Pada titik tersebut berarti manusia tidak merdeka.
Dalam perspektif tersebut, ujar Zahir Khan, secara formal Indonesia merdeka, tetapi hakikatnya belum merdeka meskipun sudah 65 kali memperingati hari kemerdekaannya setiap tanggal 17 Agustus. Mengapa itu bisa terjadi? Karena, “SBY takut kepada Amerika tetapi tidak takut kepada Allah!” ujar sekretaris Devisi Gazwul Fikri Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) itu.
Lihat saja dalam berbagai aspek termasuk politik, ekonomi, dan budaya menggunakan aturan buatan Amerika Serikat. Ia pun menegaskan hancurnya bangsa Indonesia sehingga menjadi seperti ini karena telah menjauhkan diri dari Alquran dan Sunah.
“Mari kita sosialisasikan tentang wajibnya menegakkan syariah Islam sebab bila tidak kita akan terkategori orang yang Allah sebutkan sebagai zalim, fasik, kafir,” ujarnya penuh semangat.
Dalam rangka itulah Hizbut Tahrir didirikan. Hizb adalah partai dan tahrir adalah pembebasan. “Jadi Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia menjadi hanya menyembah Tuhannya manusia,” ujar Jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto.
“Agar merdeka tidak ada cara lain kecuali menegakkan syariah Islam dalam naungan khilafah, karena khilafah adalah satu-satunya institusi politik yang legal untuk menerapkan seluruh syariah Islam,” timpal Ketua Lajnah I’lamiyah DPP HTI Farid Wadjdi.
Dalam acara yang bertemakan 65 Tahun Indonesia Merdeka, Kata Siapa? itu, nampak hadir pula Ketua Umum Syarikat Islam Djauhari S; Pimred eramuslim.com Mashadi; mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rochmin Dahuri; mantan Komisaris Bank Muamalat Indonesia Iskandar Zulkarnain; Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim Mahendradatta.[] joko prasetyo
Artikel Terkait:
