Kenaikan Anggaran Densus Dapat Memecah Belah Polri

JAKARTA -Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, menilai usulan agar anggaran operasional datasemen khusus 88 antiteror dinaikkan dapat memecah belah Polri. Pasalnya, ungkap Bambang, reserse umum juga masih perlu perhatian mengenai soal anggaran.

“Itu bisa mengadudomba atau kecemburuan di lingkungan antara Densus dengan reserse umum,” tutur Bambang saat dihubungi republika, Selasa (28/9). Untuk menghindari kecemburuan, menurut Bambang, sebaiknya anggaran operasional Polri secara umum yang dinaikkan. Pasalnya, tutur Bambang, tindak kriminal umum yang sering terjadi di kota-kota besar sangat meresahkan warga sehingga anggarannya pun perlu perhatian.

Bambang pun mempertanyakan motif Ketua Sekretariat Gabungan, Abu Rizal Bakrie yang mengusulkan kenaikan anggaran tersebut. “Saya pikir satu, yang mengusulkan Setgab. Setgab itu kan lembaga non-pemerintah. Fungsinya apa? Kok bisa?” ujarnya.

Untuk itu, ia pun meminta agar Polri tidak mengindahkan lembaga atau perusahaan yang mendekati institusi tersebut dengan cara-cara yang tidak benar demi kepentingan-kepentingan khusus. “Misalkan juga ada lembaga kepentingan yang ingin mendekati polisi dengan cara-cara yang kurang benar, apa pun juga harus tunduk terhadap hukum,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Partai Golkar sekaligus Ketua Sekretariat Gabungan, Abu Rizal Bakrie meminta pemerintah untuk meningkatkan anggaran buat Densus 88 dalam upaya pemberantasan terorisme. Dari awalnya Rp 9 miliar, Golkar meminta anggaran Densus 88 naik hingga Rp 60 miliar. (republika.co.id, 28/9/2010)