Senator John Kerry dari Amerika Serikat mengatakan pemerintah Sudan menjamin pelaksanaan referendum pada bulan Januari untuk kemerdekaan Sudan selatan.
Kerry menambahkan bahwa pemerintah Sudan -yang saat ini dijatuhi sanksi oleh AS- juga berjanji akan mematuhi hasilnya.
Hak tersebut disampaikan Kerry, sebagai ketua komite hubungan luar negeri Senat AS, usai kunjungan tiga harinya ke negara itu.
Senator Kerry mengatakan dia sudah menerima surat tertulis berupa resolusi dalam bahasa yang nyata untuk mematuhi hasil referendum, apapun hasilnya, dan tekad untuk bekerja sama dengan tetangganya di wilayah selatan.
“Jika pemerintah memegang ucapannya, Amerika Serikat akan bisa membentuk hubungan baru dengan Sudan,” tambah Kerry.
“Hal itu akan membawa pengaruh besar atas bagaimana pemerintah Obama dan Kongres AS akan memberi tanggapan, dalam hal hubungan ekonomi dan hubungan lainnya.”
Tujuan Amerika Serikat, menurut Kerry, adalah terciptanya Sudan yang damai yang bisa menjalin hubungan yang normal dalam jangka panjang.
Perundingan lebih lanjut
Sebelumnya Presiden Sudan, Omar al-Bashir, mengatakan referendum seharusnya mendorong perundingan antara Sudan utara dan selatan.
“Tidak diragukan lagi kalau peristiwa itu bercampur dengan kegelisahan karena makna penting dan historisnya.”
“Terlepas dari apapun hasil referendum itu kelak, maka akan menghasilkan sebuah situasi baru yang membutukan konsultasi dan perundingan dengan mitra damai,” tambahnya.
Referendum yang rencananya akan digelar pada 9 Januari merupakan hasil dari Kesepakatan Damai Menyeluruh tahun 2005, yang mengakhiri perang saudara antara utara dan selatan.
Diperkirakan sekitar dua juta jiwa tewas akibat perang saudara itu.
Sejak 1997 AS menjatuhkan sanksi kepada Sudan dan dampak ekonominya menjadi keprihatinan Presiden Bashir dan partai Kongres Nasional yang berkuasa.
Wartawan BBC, James Copnall, di ibukota Sudah, Khartoum, melaporkan biasanya pejabat AS lebih menggunakan bahasa ancaman diplomatik jika berunding dengan Sudan, nanun John Kerry menggunakan pendekatan imbalan jika Khartoum tidak menghambat referendum. (bbc, 25/10/2010)