Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Situs web WikiLeaks telah merilis lebih dari 400.000 dokumen-dokumen rahasia AS tentang perang Irak untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2009. Bocoran dokumen itu mengungkapkan rincian terjadinya perkosaan, penyiksaan, , pembunuhan warga sipil yang dilakukan dari helikopter tempur dan insiden lainnya oleh pasukan koalisi dan pasukan Irak, yang bahkan dilakukan di bawah kontrol Obama pada tahun 2009. Dokumen itu juga mengungkapkan bagaimana tentara koalisi menutup mata atas laporan tentang penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan secara ekstrajudisial oleh pemerintah boneka Irak.
Ini adalah gambaran menyeramkan yang menunjukkan bagaimana pendudukan sebenarnya dilaksanakan di lapangan. Jumlah korban yang mencapai puluhan ribu ini jelas bukanlah suatu tindakan yang dilakukan oleh ‘apel buruk (bad apple)’ individual seperti yang biasanya dilakukan oleh militer, pemerintahan dan sumber-sumber media Barat.
Banyak dari tindakan penyiksaan ini telah diketahui banyak pihak tapi hal ini tidak dilaporkan atau diabaikan oleh kebanyakan media Barat yang antusias mendukung pasukan mereka dan mempertahankan pendapat dalam negeri atas perang itu, pada saat meningkatnya jumlah korban di pihak barat dalam perang yang tidak dapat mereka menangkan itu.
Sebagian orang berpendapat bahwa “perang adalah kotor ‘sehingga menyiratkan bahwa jatuhnya korban jiwa yang tidak bersalah adalah tidak bisa dihindari dan diharapkan. Setelah kebocoran dokumen yang terbaru itu, sebagian pers Inggris muncul dengan menertawakan apa yang mereka gambarkan sebagai tindakan ‘tentara Amerika’, dan dengan mudahnya melupakan insiden yang melibatkan tentara Inggris di Irak termasuk kasus yang sekarang dikenal sebagai kasus Baha Mousa yang disiksa sampai mati di tahanan Inggris – dia meninggal dengan 93 luka di tubuhnya. Catatan besar seperti pembunuhan warga sipil tak berdosa selama perang beberapa tahun memperlihatkan betapa pasukan barat bertindak barbar di negeri kaum muslim tanpa ada cara untuk menahan, mengkontrol atau meminta tanggung jawab mereka.
Reaksi awal dari pemerintah AS – yang pada setiap kesempatan mengucapka mantra untuk menarik hati dan dukungan di Irak dan Afghanistan – yakni dengan mencemooh kebocoran dokumen itu sebagai tidak bertanggung jawab dan Hilary Clinton mengatakan bahwa pengungkapan itu membahayakan nyawa tentara AS dan Inggris. Seolah kehidupan para perempuan yang tidak bersalah dan anak yang terbunuh tidak ada nilainya.
Politisi Inggris sejauh telah diam, dan tampak senang membiarkan sekutunya Amerika melakukan hal ini. Tidak ada seruan dari para pemimpin liberal itu untuk menyelidiki berbagai laporan. Pemerintahan yang demokratis itu, yang senantiasa menggembar-gemborkan aturan hukum dan keyakinan mereka terhadap HAM, diam saja tentang melihat bagaimana pelanggaran sistematis ats hukum itu dilanggar dan terjadi pada skala besar, dan dalam jangka waktu yang panjang.
Saat pemerintah barat menarik mundur sejumlah besar pasukan sambil tetap menjaga pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi Irak, bocoran dokumen ini mengingatkan lagi atas tindakan pendudukan yang brutal, yang telah menghancurkan kehidupan sebuah generasi Irak. Seharusnya bukanlah merupakan kejutan besar bahwa rezim Maliki dan para pendahulunya – yang dipilih, disponsori dan didukung oleh pemerintah Barat – bersalah atas penyiksaan itu. Kendatipun demikian, penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan koalisi di Abu Ghraib terjadi pada tahun-tahun awal pendudukan. Tapi, laporan terbaru ini tidak akan mencegah Maliki dan orang-orang semacamnya untuk diterima di Gedung Putih dan Downing Street.
Seperti halnya dengan Abu Ghraib, Guantanamo, penyerahan tertuduh yang luar biasa, kebohongan tentang senjata pemusnah massal di Irak – daftar yang bisa terus panjang- demikian juga penyiksaan yang dilegitimasi dan pembunuhan orang tak berdosa telah selamanya mengungkap kerusakan atas agenda kebebasan dan demokrasi. Hal ini telah membangunkan sebuah generasi Muslim untuk meneliti propaganda barat, menjadi lebih sadar politik dan mencari jawaban Islam terhadap pendudukan tanah kaum Muslim dan bagaimana suatu pemerintah Muslim – Khilafah – akan mengakhiri penyiksaan, mempertahankan tanah kaum Muslim untuk melawan agresi asing , dan menjalankan urusan negara independen dari pemerintah asing.
Sumber :www.hizb.org.uk
