100 Laptop untuk Anggota Dewan

Di tengah sorotan kinerja terhadap anggota dewan. DPRD Jawa timur justru membagi-bagikan 100 laptop utuk anggota Dewan yang diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Jawa Timur.

Untuk pembelian laptop ini, dana APBD yang harus dikeluarkan sebesar Rp1,2 miliar dengan asumsi harga laptop per unit sebesar Rp11,5 juta untuk 100 anggota DPRD Jatim.

“Pembelian laptop ini sudah dianggarkan jauh hari, dan memang diambilkan dari dana APBD yang masuk ke sekretaris dewan,” kata Sekretaris DPRD Jatim Sukardo kepada wartawan di Surabaya, Selasa (4/1).

Karena sudah dianggarkan, pengadaan laptop juga harus direalisasikan. Apalagi, dalam pembagian laptop ini, hampir seluruh sisinya merupakan perangkat UU, PP, dan Perda.

Jadi, katanya, anggota yang menerima laptop sangat efektif dalam mempelajari setiap peraturan atau perundangan-undangan. “Ini untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, pengadaan laptop ditanggapi beragam dari kalangan Dewan, tetapi sebagian besar menyetujui. Apalagi, dalam laptop banyak materi yang khusus untuk anggota dewan seperti perda dan undang-undang lainnya.

“Laptop ini bertujuan memberdayakan dan meningkatkan produktivitas kinerja anggota. Laptop tersebut sudah berisikan beragam UU, PP dan Perda yang tinggal dibuka oleh anggota dewan,” kata anggota DPRD Jawa Timur Ismail Saleh Mukadar di Surabaya.

Menurut Saleh, yang juga satu di antara pengusul pengadaan 100 laptop, sistem politik yang ada saat ini membuat tidak semua anggota dewan adalah orang-orang yang mumpuni dan orang-orang tidak berdaya. Untuk itu, mereka harus didorong untuk berdaya.

“Mereka harus didorong melek IT. Selama ini banyak pekerjaan yang merepotkan seperti Perda, PP maupun UU. Mereka tidak mungkin harus membawa bertumpuk-tumpuk berkasnya sehingga menyebabkan mereka kesulitan mempelajari aturan itu. Dengan laptop berisikan Perda, UU, dan PP mereka tinggal membacanya saja,” ujarnya.

Dukungan serupa juga datang dari Gubernur Jatim Soekarwo. Menurut Gubernur, selama untuk meningkatkan kinerja tidak dipermasalahkan, dengan harapan dewan juga meningkat kinerjanya.

“Itu kan untuk operasional mereka, saya rasa kok nggak apa apa, lalu yang dipersoalkan di mana,” ungkapnya. (mediaindonesia.com, 4/1/2011)