Pemerintah berencana menaikkan gaji 8.000 pejabat negara termasuk presiden tahun ini. Kenaikan tersebut berdasarkan beberapa faktor, di antaranya adalah perbandingan gaji pejabat di negara lain.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (26/1/2011).
“Tentu antara satu jabatan dengan jabatan lain dengan melihat besarnya nilai dari jabatan itu, juga dilakukan perbandingan baik dengan sektor yang berdekatan maupun dengan negara lain. Itu sudah semua dilakukan kajian-kajian itu,” ujarnya.
Menurut Mulia, dalam kajian yang telah dilakukan berdasarkan bobot tugas dan tanggung jawab, maka Presiden selaku pejabat paling tinggi menjadi acuan dari penyesuaian gaji tersebut.
“Itu sudah didahului dengan kajian sesuai tugas, bobot, dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat negara dengan acuan tentunya Presiden sebagai pejabat paling tinggi dan nilai dari ininya, kemudian yang lain, Wapres sampai dengan pejabat pusat dan daerah, kemudian sesuai dengan nilai dari jabatan-jabatan itu,” paparnya.
Mulia menilai dengan acuan tersebut maka akan meninjau kembali gaji Direksi BUMN yang selama ini dianggap lebih tinggi dibandingkan Presiden.
“Ya itu (direksi BUMN) termasuk yang dipertimbangkan,” ungkapnya.
Mulia menyatakan penyesuaian gaji tinggal menunggu keputusan dan diharapkan bisa terealisasi dalam waktu dekat.
“Penyesuaian gaji itu sudah disiapkan tinggal menunggu keputusannya. Seperti yang sudah disebutkan Pak Menteri dan kita harapkan bisa dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tuturnya.
Namun sayangnya, Mulia tidak menyebutkan berapa besar kenaikan tersebut. “Waduh kalau itu kan nanti dong dilihat,” tandasnya. (detikfinance, 26/1/2011)
Kalau menaikan gaji pejabat dan presiden begitu mudahnya bahkan membandingkan dengan gaji pejabat negara lain. Trus kalau mau menaikan gajinya Guru Tidak Tetap (guru yang belum PN) kenapa susah sekali kalaupun dibandingkan dengan guru di negara lain kalah jauh. Apalagi kalau dibandingkan dengan gaji guru di Daulah Islam.
Bagaimana dengan rakyat miskin Sebanyak 31.200.000 jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia masih tergolong miskin.Inilah fakta sistem kapitalis di satu sisi pejabat negara dinaikan gajinya rakyat dibiarkan miskin. Ganti sistem ganti rezim dengan SYARIAH dan KHILAFAH.
wah… wah…. naik teruuuus ,serakah banget. sementara kerja bobrok semua … semakin menguatkan alasan meninggalkan sistem demokrasi yang menghasilkan para pemimipin korup dan abai kepentingan rakyat tapi tangkas kepentingan pribadi dan golongannya,,,,,,mau di bawa kemana negara kitaaaaa…