Wakil Mubarak Ikut Program Rahasia CIA

Orang yang ditunjuk Presiden Hosni Mubarak sebagai wakilnya, jabatan yang baru diadakan pertama kalinya selama 30 tahun pemerintahannya, yaitu kepala intelijen Mesir Omar Suleiman, dilaporkan telah mengatur interogasi brutal terhadap tersangka teror yang diringkus CIA dalam program rahasia yang dikecam kelompok hak asasi manusia.

Perannya dalam bayang-bayang “perang melawan teror” itu menggambarkan hubungan yang erat antara Amerika Serikat dan rezim Mesir. Di tengah gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Mubarak, AS kini menghadapi dilema yang sulit. Ketika pemerintahan Mubarak dalam bahaya, Suleiman ditunjuk menjadi wakil presiden minggu lalu dan kini ia menawarkan pembicaraan luas kepada oposisi dalam upaya untuk meredakan krisis.

Suleiman seorang operator canggih yang sukses melakukan negosiasi gencatan senjata sensitif dengan Israel dan Palestina serta pembicaraan antara faksi-faksi Palestina yang bersaing sengit. Ia meraih pujian dari para diplomat Amerika. Bagi para pejabat intelijen AS, ia telah menjadi mitra terpercaya yang bersedia berhadapan dengan militan Islam tanpa ragu-ragu, yang menyasar kelompok radikal yang sedang berkembang setelah mereka melakukan serangkaian serangan terhadap orang asing. Sebagai sebuah produk dari hubungan AS-Mesir, Suleiman menjalani pelatihan pada tahun 1980 di John F Kennedy Special Warfare School and Center di Fort Bragg, North Carolina.

Sebagai kepala intelijen, Suleiman dilaporkan terlibat program “penyerahan diri luar biasa” kontroversial CIA pada zaman Presiden George W Bush. Tersangka teror yang diringkus Amerika dibawa ke Mesir dan negara-negara lain tanpa proses hukum dan mengalami interogasi kasar. Suleiman merupakan “orang penting” CIA di Mesir terkait program itu, kata Jane Mayer, penulis buku The Dark Side di situs New Yorker.

Setelah mengambil alih posisi direktur intelijen, Suleiman mengawasi sebuah perjanjian dengan AS tahun 1995, pada masa Presiden Bill Clinton, yang memungkinkan tersangka militan dipindahkan diam-diam ke Mesir untuk ditanyai.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan, para tahanan sering menghadapi penyiksaan dan penganiayaan di Mesir dan di tempat lain. Mereka menuduh pemerintah AS melanggar kewajiban hukumnya sendiri dengan menyerahkan tersangka ke rezim yang dikenal melakukan penyiksaan.

Sebelum AS menginvasi Irak tahun 2003, CIA mengandalkan Suleiman untuk menerima seorang tahanan yang dikenal sebagai Ibnu Syeikh al-Libi, yang darinya para pejabat AS harapkan dapat membuktikan hubungan antara Saddam Hussein dan Al-Qaeda. Libi diikat dan ditutup matanya dan diterbangkan ke Kairo. CIA percaya sekutu lama mereka, Suleiman, akan memastikan interogasi yang sukses. Demikian menurut buku The One Percent Doctrine yang ditulis Ron Suskind.

Sebuah laporan Senat AS tahun 2006 menggambarkan bagaimana Libi dikunci dalam jeruji selama berjam-jam dan dipukuli. Pemerintah Mesir mendesak dia untuk mengonfirmasi dugaan adanya hubungan antara Al-Qaeda dan Saddam. Libi akhirnya mengatakan kepada para interogatornya bahwa rezim Irak sedang menyediakan senjata biologi dan kimia bagi Al-Qaeda. Ketika kemudian Menteri Luar Negeri AS Colin Powell menjelaskan tentang perang Irak di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Powel menyebut rincian pengakuan Libi. Libi akhirnya menarik kembali pengakuannya.

Dalam buku Ghost Plane, buku tentang program penyerahan kontroversial itu, wartawan Stephen Grey menulis bahwa Mesir menghadapi kritik publik secara berkala dari anggota parlemen di Kongres (AS) tentang catatan hak asasi manusia. “Namun secara rahasia, orang-orang seperti Omar Suleiman, intelijen negara yang paling kuat dan polisi rahasia, melakukan pekerjaan kami (AS), jenis pekerjaan yang negara-negara Barat tidak memiliki nafsu untuk melakukan sendiri,” tulisnya. (kompas.com, 1/2/2011)