Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pemerintah Sudan menuntut PBB agar memberikan hadiah sebab ia menerima hasil referendum Selatan yang mencapai lebih dari 98% mendukung pemisahan diri.
Duta Besar Sudan untuk PBB Daffa-Alla Elhag Ali Osma pada pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB di mana PBB menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Sudan atas kerjasamanya dalam pelaksanaan referendum. Dalam kesempatan itu. Osman mengatakan bahwa hasil referendum layak untuk dirayakan.
Tindakan wakil pemerintah Sudan yang menuntut hadiah atas kejahatan pengkhianatan pemisahan ini menjukkan sikap arogansi dan pengabaian terhadap rakyat Sudan dan umat Islam.
Tidak ada kepemimpinan yang sesungguhnya dari bangsa manapun yang menuntut hadiah dari musuh yang telah merobek-robek negaranya.
Tuntutan Hassan al-Bashir dan pemerintahannya ini menjelaskan bahwa ia mengakui kejahatan yang dilakukannya terhadap bangsanya, rakyatnya dan agamanya. Buktinya adalah bahwa ia menuntut kepada musuh hadiah atas keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan musuh. Seandainya pemisahan merupakan kebijakan yang tidak diteriman oleh rakyat Sudan, niscaya Bashir tidak menuntut hadiah dari musuh atas pelaksanaannya.
Sesungguhnya siapa saja yang menuntut hadiah dari asing atas kebijakan domestik dianggap sebagai bentuk pengkhianat kepada bangsanya, rakyatnya dan agamanya. Sebab hal itu mengungkapkan ketergantungan yang nyata terhadap asing.
Sementara PBB, yang kepadanya Bashir meminta hadiah, tidak lain adalah cerminan kekuasaan penjajah yang dipimpin oleh Amerika dan negara-negara Eropa, yang telah merencanakan sejak lima puluh tahun yang lalu untuk membagi Sudan, dan memisahkan Sudan Selatan dari Sudan Utara.
Sebenarnya Hassan al-Bashir dan para gengnya itu hanyalah alat yang digunakan oleh kekuasaan penjajah dalam mewujudkan kejahatan yang keji ini. (kantor berita HT, 17/2/2011)
