Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Dari 3 opsi yang diusulkan Ketua Tim Pengkaji Pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah menilai opsi 2 dan 3 adalah yang terbaik. Namun untuk opsi paling realistis adalah opsi 1 yakni menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500. Kalaupun dilakukan, sebaiknya sebelum April atau Mei.
Demikian disampaikan oleh Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh dalam penyampaiannya di hadapan anggota Komisi VII DPR RI mengenai laporan dari pemerintah terhadap hasil kajian tim Anggito Cs tersebut, Jakarta, Seanin (21/3/2011).
“Opsi terbaik adalah memindahkan konsumen Premium ke Pertamax (opsi 2) atau melakukan penjatahan BBM (opsi 3). Untuk pengurangan konsumsi Premium bersubsidi dapat menghemat anggaran dan Opsi 3 memerlukan alat kendali (RFID),” papar Darwin sesuai dengan presentasinya.
Seperti diketahui, Tim Pengkaji Pembatasan BBM bersubsidi terdiri dari konsorsium tiga universitas (UI, UGM, dan ITB) dan dipimpin oleh mantan Ketua Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimany mengusulkan 3 opsi untuk mengatasi pembengkakan subsidi akibat tingginya harga minyak. Opsi pertama, kenaikan harga premium sebesar Rp 500 serta pemberian cashback untuk angkutan umum. Cashback ini diberikan karena angkutan umum memberikan pelayanan untuk masyarakat.
Opsi kedua, lanjutnya, menjaga harga pertamax pada level Rp 8.000 per liter, sehubungan dengan adanya migrasi pengguna premium ke pertamax dan opsi ketiga adalah penjatahan konsumsi premium dengan menggunakan sistem kendali yang bukan hanya berlaku pada angkutan umum tapi juga motor.
Darwin menjelaskan, opsi 2 yang menetapkan harga Premium pada Rp 4500/liter untuk sepeda motor dan angkutan umum serta menginstruksikan mobil pribadi harus menggunakan Pertamax dengan capping harga Rp 8000/liter tersebut dinilai dapat menghemat biaya namun unsur pengawasan dan juga pengamanannya belum siap.
“Opsi ke dua juga dapat menimbulkan tambahan biaya bagi pengguna mobil pribadi, dan pada saat harga Pertamax di atas Rp 8000/liter subsidi Pertamax salah sasaran,” tambahnya.
“Opsi ke tiga memerlukan alat kendali, namun alat kendali belum siap karena RFID memerlukan waktu kesiapan, kehandalan belum teruji,” tambah Darwin.
Menurutnya, opsi yang dinilai realistis dalam jangka pendek adalah dengan menaikkan harga Premium sebesar Rp 500/liter dan kendaraan umum berpelat kuning disubsidi melalui cashback (opsi pertama).
“Opsi pertama lebih sederhana, menghemat anggaran, melindungi angkutan umum, inflasi masih batas wajarnya,” ucap Darwin.
Seperti diketahui, lanjutnya, subsidi untuk kendaraan umum pelat kuning diberikan karena bersifat melayani publik. Selain itu dikatakan juga bahwa pelaksanaa cash back baru siap untu Pulau Jawa.
“Namun, untuk pelaksanaan kebijakan harga baru Premium dan cashback pelaksanaannya tidak boleh melewati bulan deflasi April/Mei 2011. Sehingga, sistem cashback nantinya dapat dikembangkan menjadi penjatahan konsumsi dengan RFID,” lanjut Darwin mengutip hasil kajian Tim. (detikfinance.com, 21/3/2011)
