Muslimah

HTI Press. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia kembali menyelenggarakan kajian bulanan FORMUDA (Forum Muslimah Untuk Peradaban) pada hari Sabtu, 19 Maret 2011. Pada edisi ketiga ini tema yang dibahas adalah “Ada Apa Dibalik Isu Krisis Pangan Global”. Sekitar 200 peserta dari kalangan intelektual, tokoh ormas, mahasiswa, media dan masyarakat umum hadir dalam acara yang diadakan di Wisma Antara, Jakarta.

Ketua DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Ustz. Ratu Erma Rahmayanti menyatakan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian Muslimah HTI terhadap persoalan yang sedang dihadapi umat. Setiap hari umat diterpa persoalan yang bertubi-tubi mulai dari kenaikan BBM, kenaikan harga beras, cabe, gizi buruk, rebut-ribut Ahmadiyah, kasus narkoba, HIV/AIDS, aborsi, korupsi, dll. “Ada yang harus dibenahi dalam sistem kehidupan berbangsa saat ini agar sesuai dengan aturan yang diturunkan Allah SWT, yaitu Islam”, demikian tegasnya.

Terkait dengan prediksi Menteri Pertanian AS dan Lembaga Pangan dunia (FAO) bahwa Indonesia tahun 2011 akan mengalami big crisis di bidang pangan, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia mengingatkan agar masyarakat dan para pengambil kebijakan mewaspadai adanya korporasi global yang akan memanfaatkan isu ini untuk mengeruk keuntungan. Kajian kritis terhadap kondisi riil yang ada di masyarakat dan sistem pengelolaan yang sesuai dengan Syari’at Islam menjadi poin kunci dalam menghadapi persoalan ini.

Salah satu pembicara, Prof.Dr.Ir. Sriani Sujiprihati,M.S (guru besar Institut Pertanian Bogor) menegaskan bahwa krisis pangan bisa terjadi  karena beberapa faktor: ketersediaan, distribusi, dan kondisi daya beli masyarakat.  Hasil survey BPS tahun ini Indonesia surplus beras sekitar 5 juta ton. Di dunia, beberapa Negara surplus dan beberapa kekurangan, distribusinya menjadi masalah. Sumber daya tamanan, genetic, dan lahan Indonesia masih cukup luas untuk memenuhi kebutuhan pangan, masalahnya adalah distribusi dan harga. Yang memprihatinkan adalah kondisi masyarakat miskin yang tak memiliki daya beli terhadap pangan.

Fakta lain yang harus diwaspadai adanya indikasi kebijakan impor beras transgenik. Varietas transgenik memiliki produktivitas lebih tinggi. Siapa yang menyedikan produk tarnsgenik. Siapa yang menguasainya? Duppon, Monsanto dari Amerika. Sudah terdeteksi ada upaya untuk mengarahkan penggunaan produk transgenik mereka.

Sementara Ir. Rezkiyana Rahmayanti (Lajnah Maslahiyah Muslimah HTI) menyatakan bahwa negara saati ini tidak mengambil posisi untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini tampak dari kebijakan yang pro kepada pemilik modal. Bulog melalui sisitem tender kepada 24 perusahaan, 16 diantaranya perusahaan asing. Mekanisme distribusi memberikan peluang pada pemilik modal besar mendapat keuntungan, padahal seharusnya negara bertanggung jawab memprioritaskan kesejahteraan petani dan rakyatnya.

Belum lagi kebijakan luar negeri yang terikat dengan aturan internasional semacam WTO. Ada kesepakatan yg harus diadopsi mengikuti mekanisme perdagangan global. Pembatasan kuota, tarif otomatis berpengaruh terhadap kebijakan ekspor & impor. Sekalipun Indonesia adalah Negara peringkat ke-3 penghasil beras dan tidak kekurangan pangan (data FAO), tapi masih dihantui krisis pangan.

Saat ini terjadi kondisi yang ironis di dunia, banyak kemiskinan, kelaparan dan gizi buruk di negara dunia ketiga, sementara fenomena obesitas dan pesta kuliner menjadi trend di Negara maju.

Juru bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Ustz. Iffah ‘Ainur Rohmah menegaskan bahwa umat membutuhkan satu sistem & kepemimpinan yang menjamin kesejahteraan umat manusia, yaitu Khilafah Islamiyah.  Islam juga mengatur sistem politik ekonomi, juga sisitem politik pertanian. Islam memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, kemanan, dan kesehatan.

Khilafah Islamiyah dalam kebijakan pangan berkonsentrasi pada tercapainya peningkatan produksi, menyuburkan lahan, menghasilkan kualitas yang baik digunakan rakyatnya, menjamin suplai benih untuk petani dan upaya efisiensi dan efektifitas teknologi. Garis tegas yang membedakan Kebijakan Khilafah Islamiyah adalah politik pelayanan untuk rakyat, bukan kapitalisisasi kepentingan atau keberpihakan pada korporasi.

Kebijakan pengelolaan tanah bukan dengan pembebasan tanah untuk investasi asing, tapi memberikan jalan kepada siapa saja muslim dan non muslim untuk menghidupkan tanah mati. Soal distribusi, Khilafah bisa melakukan impor pada konsidi insidtental darurat, namun tidak sembarang membeli kepada negara mana saja, tergantung pada hubungan politik luar negeri yang dijalin dengan Khilafah Islamiyah.

Ketika salah seorang peserta bertanya tentang peran Hizbut Tahrir dalam ranah politik, Ustz. Iffah menegaskan bahwa sebagai partai politik Islam sejati, HTI fokus untuk mengajak umat bersama-sama menegakkan syari’at Islam sebagai sistem kehidupan. Sebab, hanya Syari’at Islam-lah yang akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan umat dan mendatangkan kesejahteraan. []

Peserta tampak memadati Auditorium Adhyana Wisma ANTARA

Ir. Rezkiyana Rahmayanti (Lajnah Maslahiyah Muslimah HTI)

Para pembicara

salah seorang peserta bertanya