Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. BBM adalah milik umat, dan harus diserahkan kepada umat untuk dimanfaatkan secara luas, tidak bisa diserahkan kepada segelintir orang. Demikian yang disampaikan Humas HTI Jatim, KH. dr M. Usman, AFk , dalam welcome greeting Halqah Islam Peradaban (HIP) ke I6 Hizbut Tahrir DPD Jatim, ahad (10/4).
HIP di gedung Wanita kali ini dikemas dalam talkshow dengan host Fikri A. Zudiar (ketua HTI DPD Jatim), hadir juga Prof. Dr. Ir. Bangun Muljo Sukojo, DESS.,DEA, ahli geologi ITS. Dalam hal kekayaan Indonesia, secara umum menurut beliau bicara tentang migas, 5 tahun ke depan migas masih menjadi pembicaraan yang penting, khususnya dalam peradaban manusia. Merespon liberalisasi Migas, asing untung rakyat buntung menurut beliau permasalahan adalah pelaku. Dalam hal ini pemerintah yang tidak bisa menjalankan amanah masyarakat dengan baik, seharusnya kita tarik kembali mandate amanah itu, dan diserahkan ke pihak yang amanah menjalankannya.
Di hadapan ratusan peserta, dihadirkan Hidayatulloh Muttaqien, Pengamat Migas dari Jakarta. Ketika menanggapi pertanyaan host migas yang dikelola oleh pertamina hanya 13% dan sisanya dikelola asing, beliau memberikan analisa Pertama kita terperangkap dalam agenda liberalisasi migas. kedua hal ini sesuai dengan kesepakatan G20, dimana sebenarnya tidak ada keuntungan yang diambil oleh Negara. Ketiga permainan data-data statistik, seolah-olah pemerintah telah membuat prestasi dengan meningkatnya PDB hingga dua kali lipat, padahal faktanya masyarakat semakin menderita.
Indonesia berada dalam skenario untuk masuk dalam sistem kapitalisme global, ini terlihat dari fakta-fakta yang terjadi, minyak bumi dan batu bara yang sebagian besar untuk kepentingan ekspor. Masuknya Indonesia dalam G20 diindikasikan juga berdasarkan skenario ini, dan lebih bertujuan untuk politik pencitraan penguasa. Dalam mekanisme demokrasi, masyarakat dibuat bodoh, dengan membuat masyarakat hanya bisa percaya pada pencitraan belaka, dan hilang kesadaran politknya. Pemerintah secara sadar atau tidak sadar telah menunjuk hidungnya sendiri dan mengatakan “kita gagal dalam memimpin Negara ini”. Penyebabnya salah orang yang memimpin juga sistem yang dianut
Sementara itu Arif Firmansyah, menilai negara ini telah gagal dalam mengelola negara, termasuk kebijakan migas. HTI telah memberikan analisa, inti masalahnya adalah negara telah mengabaikan syariat Islam sebagai satu-satunya perangkat hukum yang haq untuk pengaturan.
HTI memberikan solusi Islam dan tentunya ini harus dikaitkan dengan aqidah Islam, bahwa pengelolaan migas bagian dari sistem ekonomi (yang merupakan bagian dari sistem kehidupan). Beliau menambahkan dalam ekonomi Islam dijelaskan bagaimana kita mendapatkan penghasilan, Bagaimana mendistribusikan kekayaan dan bagaimana pula memenuhi kebutuhan primer. Islam telah mengatur juga dalam hal migas. Beliau mengutip sebuah hadits, bahwa manusia berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api. Oleh karena itu migas tentunya tergolong kedalam jenis kepemilikan umum.
Faktanya Islam telah lengkap dan sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, menjamin kesejahteraan manusia. Oleh karena itu pula HTI bertujuan mengembalikan kehidupan Islam, dan tentunya harus ada institusi yang mengayomi penerapan syariat Islam, yaitu Khilafah islamiyah. Sehingga bisa hidup sejahtera di bawah naungan Khilafah. (lijatim)
