Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sedyawati mengatakan saat ini perempuan buta huruf di Indonesia menjadi fokus dan perhatian pemerintah.

Pemerintah kata Sedyawati tidak hanya semata-mata melakukan pendekatan baca tulis dan berhitung tetapi pendekatan yang akan dilakukan adalah mengaitkan kebutahurufan itu dengan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial sehingga mereka jadi tertarik untuk belajar.

Pemerintah memberikan mereka bantuan modal usaha melalui program desa Prima atau desa perempuan Indonesia maju mandiri dimana setiap Kabupaten kata Sedyawati pemerintah memberikan dana sebesar 50 juta rupiah. Di setiap Kabupaten ada beberapa kelompok belajar perempuan.

Sedyawati mengatakan, “Tutor-tutor kita latih untuk juga memberikan pembelajaran kepada ibu-ibu yang buta (huruf), lalu diberi life skills habis itu, diberi bantuan modal usaha melalui desa prima. Kita beri modal supaya mereka tidak jenuh nggak cuma latihan buta (huruf) tapi terus tidak ada life skills-nya. Supaya tidak jenuh kita beri juga pembelajaran tentang bagaimana berusaha, bagaimana supaya nanti setelah sudah tidak buta huruf lagi dia juga bisa bekerja, bisa meningkatkan usaha ekonomis produktifnya.

Saat ini ada 10 provinsi yang tingkat buta huruf tinggi hingga di atas 10 persen. Provinsi itu di antaranya Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat serta Sulawesi Selatan.

Kepala Sub Direktorat Pendidikan Keaksaraan Kementerian Pendidikan Nasional, Hurip Danu Ismadi menyatakan Kementerian Pendidikan nasional bertekad akan menekan angka buta huruf di Indonesia.

Sampai dengan tahun 2015, diharapkan pihaknya kata Danu dapat menekan buta huruf sebanyak satu sampai dua persen. Menurutnya upaya menuntaskan buta huruf merupakan investasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih Lanjut Danu menyatakan dalam proses belajar, para tutor menggunakan tema yang disukai para penyandang buta aksara.

“Jadi prinsipnya harus menggunakan pendekatan pembelajaran tematik sesuai dengan tema-tema pembelajaran apa yang digemari oleh para penyandang buta huruf. Contohnya kalau dia di lingkungan keagamaan kita mengembangkan tema-tema agama tapi kalau basisnya di lingkungan pertanian kita mengembangkan materi pembelajaran dengan pertanian,” ujar Danu.

Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi masalah sosial, Abdul Kadir Karding meminta pemerintah untuk segera melakukan pengentasan buta aksara di Indonesia. (voanews.com, 24/8/2011)