Orla Mewarisi, Orba Menambah Utang Luar Negeri

Utang Indonesia memang luar biasa. Pemerintahan Orde Lama (Orla) tercatat mewariskan utang ke negeri ini sebesar Rp 794 miliar atau setara dengan 2,4 miliar dollar Amerika Serikat atau 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada waktu itu.

Total utang tersebut adalah utang luar negeri Indonesia ke negara-negara maju. Namun, ternyata, dalam empat dekade, utang Indonesia justru bukannya menurun, akan tetapi justru meningkat. Hingga akhir semester 1 tahun lalu, dari jumlah sekitar Rp 794 miliar pada tahun 1969, membengkak menjadi Rp 1.723 triliun atau equivalen 200,5 miliar dollar AS atau 26,1 persen terhadap PDB.

Dari laporan tertulis pengelolaan utang pemerintah, yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Juli lalu, yang diterima Kompas, akhir Agustus.

Peningkatan utang yang sangat tajam justru terjadi pada akhir periode Orde Baru (Orba). Waktu itu, total utang dari Rp 552,5 triliun atau 57 persen terhadap PDB pada akhir 1998 meningkat menjadi Rp 939,5 triliun atau 85 persen terhadap PDB pada akhir 1999.

“Peningkatan utang tersebut merupakan imbas dari krisis moneter yang terjadi dan pelemahan nilai tukar yang sangat tajam pada periode itu. Utang yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru hampir seluruhnya merupakan utang luar negeri,” tulis laporan tersebut.

BLBI Lebih jauh, laporan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardoyo itu, menyebutkan utang tersebut berasal dari kreditor multilateral seperti World Bank (Bank Dunia), Asian Development Bank (ADB), dan Islammic Development Bank (IDB), maupun kreditor bilateral seperti Jepang, Amerika dan Jerman. Utang itu termasuk juga Kredit Ekspor (KE) bagi komersial.

“Pada akhir periode Orde Baru, pemerintah mulai menerbitkan surat utang untuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp100 triliun. Namun, krisis moneter yang melanda Indonesia akhir tahun 1990an mengakibatkan utang pemerintah bertambah lagi,” lanjut laporan itu.

Celakanya, pemerintahan Soeharto itu, justru harus menerbitkan surat utang lagi untuk menyelamatkan sistem perbankan. Jumlahnya tercatat sekitar Rp 650 triliun selama kurun waktu 1998-2001.

“Ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing pada penghujung pemerintahan Orba, mengakibatkan terjadinya peningkatan nilai utang luar negeri Pemerintah,” demikian laporan itu.

Tak heran jika hingga kini bangsa Indonesia terus diwarisi utang. (kompas.com, 2/9/2011)