Anggota DPR-RI mendesak pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi. Jika tidak dikendalikan maka biaya politiknya akan semakin besar.
“Lebih baik subsidi dicabut, naikkan saja harga BBM subsidi,” kata Anggota DPR-RI asal Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana dalam Rapat Kerja Komisi VII di Jakarta, Kamis 15 September 2011.
Sutan menjelaskan banyak pengamat energi menilai pemerintah maju mundur terkait harga BBM subsidi dan pengaturan BBM subsidi namun tidak pernah ada tindakan dari pemerintah.
Hal serupa juga dikatakan oleh anggota komisi VII dari Partai Golkar, Satya W. Yudha. Saat ini pemerintah tidak memiliki keberanian untuk mengecilkan volume BBM bersubsidi. Pemerintah harus bersikap apakah BBM subsidi ini mau dibatasi atau dikendalikan.
“Jika tidak diapa-apakan maka resiko politiknya bisa besar di tahun berikutnya,” katanya.
Anggota DPR lainnya asal Golkar, Gito Ganinduto menjelaskan persoalan BBM subsidi dari tahun ke tahun pasti sama, setiap tahun kuota BBM pasti selalu terlewati. Ia melihat langsung selama kunjungan kerja di Kalimantan Barat banyak masyarakat yang antri hingga berjam-jam karena pasokan BBM belum datang.
“Bupati mengeluh karena sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Bupati bahkan mengusulkan untuk melakukan penyesuaian harga karena ternyata masyarakat sana mampu (membeli BBM lebih tinggi) daripada tidak ada sama sekali,” katanya. (vivanews.com, 15/9/2011)
kalau sampai bener-bener naik, ane bantai tuh sutan bhatoegana
Sudah bisa diduga pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya, begitupun DPR. Mungkin perlu berpikir jutaan kali biar daya pikirnya bisa cemerlang dan tahu solusinya dengan jitu tidak seperti saat ini…., kelihatan bebal.
DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang saat ini sedang dalam sekarat,kok malah menyakiti rakyat wakil opo iku
Kekayaan alam di bawa oleh asing kagak ada yang komentar, kalau subsidi untuk rakyat kenapa dipusingkan? sungguh aneh… rakyat dipaksa beli BBM dengan harga mahal, sedangkan tambang minyak tidak boleh dikelola oleh pertamina (Blok Cepu, Natuna dan banyak lagi yang lainnya). Kalau demikian semakin jelas siapa penjajah dan siapa antek penjajah
jangan cuman pintar menaikan harga BBM, naikan juga dong kesejahteraan masyarakat.BBM naik, pemerintah TURUN!!!!
Usul menaikkan harga BBM adalah contoh usulan wakil rakyat yang “malas” berpikir. Mereka tidak menyelesaikan permasalahan dari akarnya. Atau…mereka tidak mau karena akar masalah ada pada UU Migas yang mereka buat sendiri…Sungguh mereka sudah tidak bisa dipercaya…Trust to Islamic Rule…Everything is The TRUTH !
memang pimpinan2 negara skarang sudah tidak waras lagi smua gila…boro2 acuan dg aqidah islam lawaong dg pancasila aja udah mlenceng…katanya dari rakyat utk rakyat…mana…sumber daya alam sbetule dikelola pemerintah dan di nikmati oleh rakyat..tp kenyataannya..smua besar kan perut nya sendiri2…kok bisa mau naik kan BBM….LAWONG DPR EDAN SMUA… Aturan sebenar nya dari rakyat utk rakyat sumber daya alam itu di nikmati bersama:..ya GRATISSSSS…..
inlah demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, jadilah yg berkuasa adalah wakil rakyat