Erdogan Tunjukkan Dirinya Kaki Tangan Barat, Serukan Mesir Adopsi Sekulerisme

Erdogan kembali dengan jelas menunjukkan jati dirinya sebagai agen Barat. Dalam kunjungannya ke Mesir , Erdogan dengan lantang menyerukan agar Mesir mengadopsi sekulerisme seperti Turki.

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan pemerintah Mesir untuk menjadi negara sekuler. “Tidak ada yang harus dikhawtirkan dengan sekularisme. Oleh karena itu, saya harap, Mesir akan menjadi negara sekuler,” kata Erdogan dalam wawancaranya dengan TV kabel “Dream”, seperti dilaporkan Guardian, Rabu (14/9).

Dalam pernyataannya Erdogan mencatat bahwa sekularisme tidak berarti meninggalkan agama.”Sebuah negara sekuler menghormati semua agama,” kata Erdogan dalam sebuah wawancara dengan saluran TV satelit swasta Mesir pada awal kunjungannya ke negara Afrika tersebut.

“Jangan terlalu waspada terhadap sekularisme. Saya berharap akan ada sebuah negara sekuler di Mesir,” kata Erdogan dalam sebuah pernyataan.Dia menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih menjadi relijius atau tidak, sembari menambahkan bahwa ia adalah perdana menteri muslim untuk negara sekuler.

Pernyataan Erdogan semakin menegaskan bahwa dia dan partainya merupakan kaki tangan Amerika.  Amerika menggunakan rezim Erdogan untuk memuluskan kepentingannya di Timur Tengah.Untuk memperkuat posisnya di Timur Tengah, Erdogan tampil sepertinya menjadi pembela Palestina dan anti Israel.

Sebelumnya, salah satu petinggi AKP lainnya, Abdullah Gul, yang juga merupakan Presiden Turki mengusulkan Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) untuk mengakui eksistensi Israel.Kantor berita Fars (22/5) melaporkan, hal itu dikemukakan Gul dalam wawancaranya dengan koran Wallstreet Journal.

Gul juga menyatakan dukungan negaranya terhadap Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan kebijakannya.Menurutnya, usulan Obama soal pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 merupakan sebuah langkah penting.

Sikap Turki yang mendorong Hamas mengakui keberadaan Israel, tidak bisa dilepaskan dari posisi Turki yang menjadi kaki tangan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Tampak dari sikap Turki yang mendorong pembentukan dua negara yang berdampingan (two states solution) dan kembali pada perbatasan 1967 .

Solusi ini pada prinsipnya hanya menjalankan kepentingan Amerika Serikat. Sebab two state solution berarti mengakui keberadaan negara penjajah Israel. Demikian juga kembali kepada perbatasan Palestina 1967, berarti mengakui keberadaan negara Israel yang berdiri tahun 1947.

Usulan ini berarti merupakan pengakuan terhadap legalitas negara penjajah. Apalagi negara merdeka yang dimaksud oleh AS adalah negara Palestina yang sekuler dan tidak mengancam keamanan Israel. Karena itu negara itu tidak akan dibiarkan memiliki angkatan bersenjata yang kuat, persenjataan yang canggih.

Sebelumnya, Partai AKP juga menolak untuk dikatakan sebagai partai Islam. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, tepatnya di Johns Hopkins University Erdogan mengumumkan bahwa pintu partainya terbuka untuk menyambut keinginan siapapun, namun partai Keadilan dan Pembangunan Turki bukanlah partai Islam.

“Partai kami tidak pernah menjadi partai Islam, sebab tidak mungkin melakukan hal yang kurang memberikan rasa hormat terhadap agama kami seperti ini. Partai ini juga tidak mungkin berupa partai agama,” ujarnya.

Dia menambahkan: “Partai kami adalah sebuah partai konservatif dan demokratis. Bahkan kami bertekad untuk terus mempertahankan identitas ini.”Erdogan menolak mentah-mentah sebutan Utsmaniyin baru atas politik luar negeri Turki. Dia mengatakan bahwa “tidak dapat diterima pendekatan semacam itu.”(al-aqsa.org, 15/12/2009)

Erdogan juga pernah menegakan komitmennya mendukung negara sekuler Turki. Saat berbicara dengan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (17/4/2007), Erdogan mengingatkan agar kaum sekuler yang takut soal pencalonanny kembali saat itu .

“Demokrasi, sekularisme, dan kekuasaan negara yang diatur oleh undang-undang, adalah prinsip utama dalam sebuah negara republik. Jika ada salah satunya yang hilang, maka pilar bangunan negara akan runtuh. Tidak ada kelompok manapun yang meresahkan pilar-pilar itu. Dengan keinginan masyarakat, maka pilar-pilar itu akan hidup selamanya. “

Lantas, apa latar belakang  Turki menyerukan agar Mesir mengadopsi sekulerisme ?Laporan Rand Corperation (2008) bisa memperjelas hal ini. Dalam  laporan yang berjudul The Rise of Political Islam in Turkey, Rand menjelaskan tentang pentingnya peran Turki untuk menunjukkan bahwa sekulerisme dan Islam bisa menyatu untuk mencegah radikalisasi.  Kesimpulan RandCorporation : Hal ini penting, karena masuk ke jantung masalah kompatibilitas Islam dan demokrasi. Kemampuan partai dengan akar Islam untuk beroperasi dalam kerangka sistem demokrasi sekuler dengan  menghormati batas-batas antara agama dan negara akan membantah argumen bahwa Islam tidak dapat didamaikan dengan demokrasi sekuler modern. Di sisi lain, jika percobaan gagal, bisa menyebabkan polarisasi sekular-Islam lebih mendalam. Pada gilirannya akan mengurangi jalan tengah yang dibutuhkan untuk membangun benteng Muslim moderat yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran radikal Islam. Entitas Mainstream di Turki, oleh karena itu, harus didorong untuk bermitra dengan kelompok dan lembaga tempat lain di dunia Muslim untuk menyebarkan interpretasi moderat dan pluralistik Islam.

Walhasil, lagi-lagi ini adalah kepentingan Amerika, negara itu sangat khawatir dengan dukungan yang besar dari rakyat Mesir yang menginginkan syariah Islam akan berdiri negara Islam di Mesir. Erdogan dipakai untuk menghambat itu pendirian negara  Islam. Sebab negara Islam akan mengancam tiga kepentingan Amerika di Timur Tengah: menjaga suplay minyak murah, menjaga eksitensi Israel, dan mencegah bangkitnya ideologi Islam yang menerapkan syariah Islam di bawah naungan Khilafah.

Seruan Erdogan ini tentu saja ditolak oleh aktivis Islam Mesir. Dr Mahmoud Ghuzlan, juru bicara Ikhwanul Muslimin Mesir, menganggap komentar Erdogan itu sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Mesir.Ghuzlan dikutip oleh sebuah surat kabar Mesir mengatakan bahwa eksperimen di negaranya tidak boleh dikloning ke negara lain.”Kondisi Turki berbeda dengan Mesir, Turki berurusan dengan konsep sekuler,” katanya menegaskan. (Farid Wadjdi)