Presiden SBY memilih Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM). Penunjukan ini sekaligus mengukuhkan bahwa lembaga pemerintah di bidang hukum ini tidak pernah steril dari anggota parpol.
“Saya rasa dari dulu menteri bidang hukum selalu dari partai politik. Yusril dari PBB, Andi Mattalata dari Golkar, Patrialis dari PAN, dan sekarang Amir Syamsuddin,” ujar pengamat politik Burhanuddin Muhtadi kepada Mediaindonesia.com, di Jakarta, Rabu (19/10).
Penempatan Amir-Denny, Wakil Menkum dan HAM, memang dikhawatirkan banyak pihak sebagai upaya mengamankan para kader Demokrat dari jeratan hukum. Apalagi, saat ini banyak anggota Demokrat yang tersangkut kasus hukum.
Namun, Burhanuddin tidak mau terburu-buru menilai hal itu. Ia justru menegaskan bahwa keduanya tidak akan melakukan upaya penyalahgunaan kekuasaan karena diawasi masyarakat.
“Saya kira masyarakat juga akan mengawasi kalau mereka melakukan abuse of power, mereka mencoba-coba menutup-nutupi dan ‘mebersihkan’ kasus-kasus yang terkait Partai Demokrat,” jelasnya. (mediaidonesia.com, 19/10/2011)