Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Indonesia diminta memainkan peran lebih substantif di ASEAN. Tak hanya mencari pencitraan, pelibatan negara adidaya dalam forum ASEAN, hanya menjadi ironi ketika persoalan di kawasan ASEAN tak pernah ditangani optimal.
“Presiden SBY terlihat gagah memimpin ASEAN menuju integrasi kawasan dengan keterlibatan kemitraan negara adidaya. Tapi ini menjadi ironi dengan berbagai sebab,’” papar Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pereira, Kamis (17/11).
Mantan anggota Komisi I DPR di periode lalu ini, menyebutkan tiga persoalan yang hingga kini tak tuntas ditangani di kawasan ASEAN. Pertama, sebut Andreas, adalah dalam penanganan HAM. “ASEAN Humanright Body hanya simbolik, belum berfungsi maksimal,” kata dia.
Kedua, lanjut Andreas, adalah masih kakunya mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN. Ketiga, dan sangat penting, adalah belum adanya aturan main menyangkut ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan di negara-negara anggota ASEAN.
Andreas mengatakan ketiga poin tersebut merupakan catatan dari DPR pada saat menyetujui ratifikasi ASEAN Charter. Ratifikasi oleh tiga menteri itu, dilakukan pada 8 Oktober 2008, lebih dengan alasan demi kekompakan kawasan.
ASEAN Charter ditandatangani pada November 2007, dalam KTT ke-13 ASEAN di Singapura. Salah satu butir
kesepakatan dalam piagam itu adalah pembentukan ASEAN Economy Community pada 2015.
Ratifikasi di Indonesia sempat alot, karena banyak pihak keberatan dengan butir-butir kesepakatan, terutama untuk bidang ekonomi.
Andreas mengatakan, tiga tahun sejak ratifikasi belum terlihat ada perubahan atas tiga hal yang disoroti DPR pada saat itu. “Bahkan terkesan diabaikan,” kecam dia.
Justru yang muncul seolah SBY menjadi pionir pendorong integrasi ASEAN, bahkan sampai mengundang negara-negara adidaya untuk terlibat. Menurut dia, langkah tersebut hanya menunjukkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN cuma bagian dari pencitraan.
Sementara, papar Andreas, banyak pekerjaan rumah terabaikan oleh SBY dan ASEAN. Misalnya, sebut dia,
bagaimana menjadikan ASEAN bukan sebagai instrumen pasar, tetapi juga instrumen kesejahteraan.
Selain itu, bagaimana agar ASEAN menjadi instrumen perlindungan HAM. “Termasuk dalam hal perlindungan terhadap pekerja lintas negara,’” tegas dia.
Menurut Andreas, ASEAN di bawah kepemimpinan SBY harus disikapi kritis dan hati-hati. Ia mengatakan, agar jangan sampai ASEAN menjadi ajang pencitraan SBY. Tapi yang lebih penting adalah terkait bagaimana menjadikan ASEAN sebagai instrumen kesejahteraan masyarakatnya. “ASEAN is for ASEAN people, ASEAN is not for sale,” tegas dia. (republika.co.id, 17/11/2011)
