Muslimah

HTI Press. Senantiasa berkontribusi untuk menyelesaikan problem-problem umat, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan Forum Muslimah untuk Peradaban ke 6 pada Jum’at 18 November 2011 di Auditorium Graha Nandika Sucofindo, Jakarta.  Forum mengkritisi program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) yang dilaunching Kementrian Kesehatan RI sejak awal tahun 2011.

Ratu Erma Rahmayanti selaku Pimpinan Pusat Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia mengarahkan diskusi agar umat Islam banyak menengok tarikh (sejarah) Islam. Akan ditemukan bahwa sejak awal peradaban Islam sudah memandu bahwa pelayanan kesehatan bagi setiap individu rakyat adalah tanggung jawab negara. Berbagai bukti sejarah mencatat bahwa negara Khilafah Islamiyah sepanjang 13 abad sudah menjamin pelayanan persalinan yang aman dan bermartabat. Kata ‘kuret’ (Kuretase) misalnya berasal dari sebutan dalam kedokteran Islam ‘al Quraits‘ untuk  alat pembersih rahim.

Dr Arum Harjanti, salah satu pembicara menggambarkan bahwa Jampersal adalah program baru pemerintah yang diharapkan menolong kaum ibu agar mendapatkan pelayanan persalinan oleh tenaga medis. Benarkah Jampersal bisa menekan Angka kematian Ibu (AKI) yang 90% dipicu oleh faktor terlambat mengakses layanan persalinan oleh tenaga medis? Karena minimnya biaya yang disiapkan oleh pemerintah, Arum meragukan  program ini  efektif menekan AKI.  Mengingat mahalnya harga obat, juga sarana dan prasarana semisal transportasi terutama karena kondisi geografis yang sulit, belum lagi rendahnya penghargaan terhadap  jasa tenaga medis, seringkali besarnya jaminan pemerintah ini tidak realistis untuk memberikan pelayanan persalinan yang layak.

Selanjutnya DR Rini Syafri dari Lajnah Maslahiyah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia  menyampaikan kritiknya bahwa umat patut mempertanyakan mengapa program pemerintah terkait kesehatan tidak kunjung menekan angka kematian? Selama hampir 20 tahun AKI hanya turun dari 390 (1991) menjadi  228 (2007). Pemerintah Indonesia telah menjadikan pelayanan publik termasuk kesehatan berbasis ‘jasa yang diperdagangkan’. Karenanya tidak nampak keseriusan kebijakan untuk melayani rakyat. Pemerintah meratifikasi GATS (General Agreement Trade and Services), menjadikan ranah kesehatan sebagai jasa yang diperdagangkan. Semestinya paradigma kebijakan pelayanan adalah tanggung jawab untuk memenuhi semua hajat hidup rakyat, sebagaimana diperintahkan syariat Islam.

Di akhir forum Iffah Ainur Rochmah, Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dalam rilisnya menyampaikan bahwa MHTI telah menerima puluhan surat kaum ibu dan para bidan berisi keluhan dan testimoni  mereka terkait program Jampersal. MHTI menegaskan JAMPERSAL adalah kebijakan setengah hati pemerintah dalam pelayanan publik. Seolah memahami persoalan masyarakat, namun justru memberikan pelayanan yang menyengsarakan kaum ibu. Target penurunan AKI tak lebih hanya lips service untuk mencapai target MDGs 2015, tanpa benar-benar menghilangkan faktor-faktor penyebab tingginya AKI. Lebih jauh, program ini juga rawan ditunggangi agenda kontrol populasi melalui program KB.

Karenanya, MHTI menuntut  pemerintah memberikan pelayanan persalinan yang layak dan bermartabat. Negara akan mampu melakukan itu dan dengan menyediakan dana yang mencukupi jika menjadikan tanggung jawab pelayanan sebagai paradigma,bukan menjadikan kesehatan sebagai jasa yang diperdagangkan. Juga negara seharusnya mengambil sistem ekonomi Islam menggantikan sistem ekonomi kapitalisme

Hanya dengan sistem Islam pelayanan persalinan yang layak dan bermartabat bisa diperoleh masing-masing individu umat. Ingatlah bahwa sejak 13 abad lalu khalifah kaum muslimin telah menyediakan rumah sakit, tenaga medis, logistik dan pembiayaan yang memadai. Khalifah Harun Ar Rasyid telah memerintahkan kas Baitul Mal untuk mendirikan RS, RS bersalin, sekolah kebidanan dan bahkan industri farmasi.[] MMC