Polisi merasa kesulitan mendapatkan saksi dan barang bukti untuk mengungkap kasus penembakan di Papua. Ini menyebabkan pengungkapkan kasus tersebut seperti jalan di tempat.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution seusai menghadiri pertemuan antara Polri dan sejumlah aktivis hak asasi manusia, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Setara Institute di Markas Besar Polri di Jakarta, Senin (5/11/2011). Dalam pertemuan itu, para aktivis HAM juga melakukan audiensi terkait konflik di Papua.
“Problem yang kami hadapi di Papua, saksinya sangat minim dan hampir tidak ada yang dijadikan sebagai saksi. Kemudian barang bukti sangat minim, misalnya proyektil, yang paling sulit lagi bukti pembandingnya. Ini yang membuat kami sulit mengungkap siapa pelakunya,” kata Saud.
Ia memastikan bahwa polisi tidak pandang bulu dalam menetapkan tersangka peristiwa kekerasan di Papua. Polri juga menyambut baik masukan-masukan yang disampaikan oleh para aktivis.
“Tadi beberapa menjadi masukan dari teman-teman Kontras, nanti akan kami jadikan masukan dalam rangka pembenahan ke depan sehingga pengelolaan keamanan di Papua bisa lebih baik lagi,” ujar Saud. (kompas.com, 5/12/2011)