Adanya bentrok dan pembunuhan sadis dalam kasus Mesuji menunjukkan ketidakhadiran negara. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Senin (19/12).
“Bentrok terus terjadi karena negara tidak pernah hadir disana untuk membela kepentingan rakyatnya,” tutur politikus PDIP ini.
Ia mengingatkan pemerintah tidak perlu memperdebatkan dan mengalihkan perhatian masalah keabsahan pemenggalan dalam video yang sudah beredar di publik. Karena, masalah utamanya adalah konflik tanah antara rakyat dan pengusaha berkantong tebal yang di-back up aparat resmi dan menimbulkan pelanggaran HAM.
“Justru membiarkan aparat bertindak sewenang-wenang dengan kekerasannya yang menimbulkan belasan korban,” keluhnya.
Ia menilai pembentukan tim gabungan pencari fakta oleh pemerintah tidak akan efektif.
“Karena anggotanya seperti polisi, kehutanan dan lain-lain justru terlibat didalamnya . Seharusnya bentuk saja tim Investigasi independen dengan Komnas HAM sebagai penjurunya. presiden harus bertanggung jawab,” tegasnya. (mediaindonesia.com, 19/12/2011)