Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Penerapan Syariah secara kaffah merupakan jalan keluar atasi konflik agraria. Demikianlah kesimpulan yang didapat pada Halqah Islam dan Peradaban (HIP) ke-4 Palembang Ahad(15/1) kemarin.
Acara yang diselenggarakan oleh HTI Kota Palembang ini mengangkat tema tema “Menggagas Sistem Pengelolaan Lahan dan SDA pro Rakyat (Pelajaran Kasus Mesuji dan Bima) diselenggarakan di hotel Paradis Jl. Kapt A. Riva’i Palembang. Dihadiri sekitar 200 peserta, acara menghadirkan pembicara dari WALHI Sumsel, Pengamat Sosial Politik dan Ust. Mahmud Jamhur dari HTI Sumsel.
Pembicara pertama dari WALHI Sumsel mengungkapkan beberapa fakta dan analisis tentang tragedi Mesuji (Sumsel dan Lampung) dari data lapangan yang telah mereka lakukan. Sementara Bpk. Yusmono Khoiri sebagai pembicara kedua menyoroti maraknya kasus sengketa lahan termasuk Mesuji dan Bima, sebagai
wujud kelalaian negara dalam mengurusi rakyatnya. Lebih jauh beliau mengungkapkan semua ini merupakan dampak dari sistem Kapitalis yang dianut oleh negara ini sehingga kebijakan-kebijakannya selalu menguntungkan para pemilik modal. Kedua pembicara sepakat bahwa sistem saat ini harus diganti bila permasalahan ingin diselesaikan.
Ust. Mahmud Jamhur dari HTi Sumsel menjelaskan tentang hukum pertanahan dalam Islam, bahwa ketika Islam digunakan untuk mengatur permasalahan termasuk dalam kasus lahan, maka tidak akan terjadi konflik-konflik lahan yang sampai menyebabkan korban jiwa seperti saat ini.
Beliau menegaskan bahwa sistem Islam tersebut tidak akan bisa diterapkan dalam negara kapitalis, sekuler, demokrasi seperti saat ini. Sehingga satu-satunya jalan keluar adalah Menegakkan Khilafah yang akan menerapkan syariah secara kaffah, sehingga segala problematika umat akan terselesaikan, termasuk masalah lahan.
Peserta sangat antusias dalam diskusi, namun karena keterbatasan waktu tidak semua peserta dapat menyalurkan pertanyaannya.[]
