Maktab I’lamiy
Hizbut Tahrir Indonesia
NO: 218/01/12 17 Januari 2012/22 Shafar 1433 H
PERNYATAAN
HIZBUT TAHRIR INDONESIA
“TOLAK LIBERALISASI MIGAS”
Seperti telah diberitakan, mulai 1 April 2012 nanti pemerintah akan melaksanakan program pembatasan BBM Bersubsidi. Bila ditelaah secara obyektif, program tersebut alih-alih akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi malah justru akan merugikan rakyat, dan di saat yang sama akan menguntungkan pihak asing (perusahaan migas asing). Oleh karenanya harus ditolak, dengan alasan:
1. Pembatasan subsidi BBM merupakan langkah lanjut menuju liberalisasi Migas. Program pembatasan BBM Bersubsidi sama artinya dengan pencabutan subsidi BBM karena rakyat dipaksa untuk beralih kepada BBM non subsidi seperti pertamax. Inilah saat yang ditunggu oleh perusahaan Migas asing, karena dengan begitu tidak ada lagi produk BBM (premium) yang murah, yang membuat publik enggan membeli produk mereka.
2. Pembatasan BBM bersubsidi dalam jangka panjang akan menguntungkan Perusahaan Minyak Asing yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seperti Total, Shell, dan Petronas. Selama ini SPBU-SPBU tersebut mengalami kerugian karena konsumen lebih memilih menggunakan premium yang dijual Pertamina yang harganya lebih murah. Dengan adanya pembatasan subsidi BBM maka seluruh pengguna mobil pribadi terpaksa menggunakan bahan bakar yang kadar oktannya lebih tinggi seperti Pertamax, atau bensin yang diproduksi oleh SPBU asing tersebut. Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik, maka produk SPBU asing itu akan lebih kompetitif dibandingkan SPBU Pertamina. Maka jumlah SPBU asing dalam jangka waktu yang tidak lama akan semakin menjamur. Dan jika tidak ada inovasi, kegiatan bisnis Pertamina di sektor hilir menjadi tidak kompetitif sehingga SPBU-SPBU yang terafiliasi dengan Pertamina akan berpindah ke perusahaan minyak asing tersebut. Hal ini tentu akan merugikan Pertamina. Sudahlah di sektor hulu terdilusi, di sektor hilir pun kalah bersaing.
3. Pembatasan BBM dan kebijakan apapun yang bermaksud untuk memberikan peran yang lebih besar kepada asing dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya migas merupakan kebijakan yang bertentangan syariat Islam. Migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya mestinya diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Anggapan bahwa swasta dapat lebih efisien dalam mengelola migas dibandingkan pemerintah yang dulu diwakili Pertamina telah terbantahkan dengan dominasi sejumlah National Oil Company (NOC) yang kini justru menguasai produksi minyak di dunia seperti Saudi Arabian Oil Company (Arab Saudi), National Iranian Oil Company (Iran) Petroleos de Venezuela (Venezuela), Petrochina (China) dan Petronas (Malaysia).
Berkenaan dengan hal ini, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:
1. Menolak rencana pembatasan BBM Bersubsidi karena kebijakan ini merupakan langkah menuju liberalisasi pengelolaan Migas di Indonesia khususnya di sektor hilir setelah liberalisasi di sektor hulu telah sempurna dilakukan. Liberalisasi tidak lain adalah penguasaan yang lebih besar pengelolaan Migas kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri.
2. Disamping terbukti bakal merugikan rakyat, kebijakan kapitalistik itu akan membuat negeri ini menjadi makin tidak mandiri. Oleh karenanya harus segera dihentikan, dan sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola dengan sistem yang sejalan dengan aqidah umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri, itulah syariah Islam. Menurut syariah, migas harus dikelola oleh negara dimana hasilnya diperuntukan bagi sebesar-besar kesejahteraan seluruh rakyat.
3. Menyerukan kepada umat Islam untuk lebih bergiat dalam perjuangan mewujudkan kehidupan Islam, yakni kehidupan yang didalamnya diterapkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan daulah Khilafah. Hanya dengan cara itu kerahmatan Islam yang telah dijanjikan Allah SWT, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya Migas, Insya Allah akan terwujud.
Hasbunallah wa ni’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nashiir
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia
Muhammad Ismail Yusanto
Hp: 0811119796 Email: Ismailyusanto@gmail.com
Bukti Negeri ini masih dijajah oleh Asing…
Ya ALLAH..Berikan PertolonganMu melalui Khalifah yang akan mengusir Penjajah dan akan Menerapkan Syariat-MU
Begitulah pemerintah dalam sistem kapitalis demokrasi!!mereka menjadikan rakyat sebagai lahan untuk mencari keuntungan. karena memang mereka bekerja bukan untuk rakyat tetapi untuk para pemilik modal!! Maka saatnya Ganti Sistem Ganti Rezim>>
demokrasi kapitalisme semakin menunjukkan kebobrokannya. hapus demokrasi, terapkan syariah, tegakkan khilafah. allahu akbar…
Migas dan SDA lainnya harus sgr dikelola dgn benar sesuai tuntunan yg dibawa Rosul SAW demi kesejahteraan dan kebaikan umat oleh karena itu agar benar-benar jd berkah bg negeri ini hendaknya mendorong kita melipatgandakan usaha dan kesungguhan utk mewujudkan penerapan Syari’ah Islam secara total dan utuh dlm bingkai KHILAFAH ‘ALA MINHAAJINNUBUWWAH. AllahuAkbar !
Penguasa negeri ini semakin terlihat watak neoliberalismenya, sdh tdk dpat ditutup2i lagi, liberilesme tdk cukup dalam sektor hulu, bahkan hilir pun mau diserahkan pd para Kapitalis. Penguasa tdk punya Hati Nurani, bisanya Menindas Rakyat, Menipu rakyat dan selalu membuat rakyat semakin sengsara, menderita dan tambah Miskin.
Mari kita Segera Menerapkan Sistem Islam, InsyaAllah Penguasa yang bener2 Adil menerapkan Syariat Islam yg akan memimpin kita, Amin…
semboyan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat,untuk rakyat pada faktanya tidak lagi berlaku seperti itu, berubah menjadi dari kapitalis, oleh kapitalis dan untuk kapitalis itupun klu mkirin rakyat hanya kecil, hnya ats nama rakyat sejatinya untuk kepentingan diri sendiri, partainya sendiri.
ganti rezim ganti sistem yaitu SYARIAH ISLAM…