Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Saifullah Tamliha, tidak memungkiri ada banyak calo berkeliaran di DPR. Oleh karena, akses ke dalam areal gedung DPR wajib dibatasi.
Ia mengatakan, selain wartawan dan anggota DPR, pembatasan akses masuk wajib hukumnya. “Harus diperketat, pasalnya mafia masih banyak berkeliaran,” tegas politikus PPP tersebut usai menghadiri diskusi di PB PMII, Jakarta, Minggu (26/2).
Saifullah mengakui sampai detik ini, masih banyak orang tanpa identitas yang diyakininya sebagai calo atau mafia berkeliaran bertemu anggota DPR. Tempat-tempat kotor tersebut antara lain, Bengawan Solo Cafe dan di samping Komisi XI. “Kadang saya juga harus ngumpet-ngumpet supaya tidak ditemui. Takutnya nanti kita terseret juga kan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pembatasan akses tersebut akan mempermudah penegak hukum seperti KPK untuk menggeledah transaksi-transaksi dugaan korupsi di DPR. Pasalnya, transaksi di areal gedung parlemen lebih sulit ditelisik.
“Harus selektif, karena KPK lebih susah saat menggeledah transaksi di kantor, dibanding di luar yang lebih mudah tertangkap tangan. Mafia makin canggih juga,” kata pengusaha asal Banjar, Kalimantan Selatan, tersebut.
Saifullah mengaku heran, sebab dirinya pernah melihat salah seorang pejabat tinggi perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu nongkrong di cafetaria gedung DPR.
“Itu salah satu pria gundul yang merupakan petinggi Freeport, saya lihat di cafeteria, saya kaget. Itu kan bahaya, kalau Freeport pasti bersangkutan dengan masalah perizinan hutan dan tambang,” kata Saifulloh. (mediaindonesia.com, 26/2/2012)
