DPD PAN Kota Bogor: Saya Tercerahkan dengan Paparan Penolakan Kenaikan BBM dari HTI

HTI Press. “Kebijakan menaikkan BBM selain berdampak pasti menyengsarakan rakyat, juga bertentangan dengan Islam. Kebijakan ini adalah kebijakan haram,” tegas Ketua DPD II HTI Kota Bogor, Gus Uwik saat menyampaikan sikap Hizbut tahrir Indonesia terkait rencana pemerintah menaikkan BBM. Acara yang dibungkus dalam kemasan silahturahmi dengan seluruh pengurus DPD PAN Kota Bogor pada hari selasa [13/3/2012] ini berlangsung hangat penuh kekeluargaan di kantor DPD PAN Kota Bogor. “Oleh karena itu, harus diupayakan sekuat tenaga agar kebijakan ini tidak terjadi,” imbuhnya lagi.

“Kebijakan kenaikan BBM ini akar masalahnya adalah adanya Liberalisasi di sektor migas,” tambah Gus Uwik. “Liberalisasi Migas ini ternyata merupakan strategi dari asing untuk menguasai dan mengeruk migas di Indonesia,” imbuhnya lagi. Hal ini terungkap dari apa yang disampaikan oleh IMF sendiri. “Dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001), Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Secara khusus pada bulan September, UU Listrik dan Migas yang baru akan diajukan ke DPR. Menteri Pertambangan & Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus  secara bertahap subsidi BBM dan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil. Jadi jangan heran kalau harga BBM akan terus naik. Ini semua karena memang sudah dipesan oleh asing. Bukan karena APBN kita mengalami tekanan fiskal yang berat,” tegas Gus Uwik. “Parahnya lagi, pihak yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi migas di Indonesia ternyata sebagian besar adalah asing. Pertamina hanya kebagian jatah 16%. Itupun sebagian besar melalui skema KPS [Kontraktor Production Sharing] yang terbagi dengan asing juga,” imbuh Gus Uwik lagi.

“Alasan pemerintah yang menyatakan bahwa subsidi harus dikurangi karena salah sasaran jelas ini adalah pembohongan publik. Sebab menurut data dari SUSENAS tahun 2010 menyebutkan bahwa pengguna BBM berdasar kelompok masyarakat ternyata sebagian besar pemakainaya adalah kalangan menengah dan bawah. Totalnya 65%. Kalangan menengah 27%. Sedangkan orang kaya hanya 2% saja. Jadi bohong kalau subsidi itu dinikmati oleh orang kaya. Orang kaya yang mana? tanya Gus Uwik.

Mendengar paparan yang jelas dan lugas itu, hampir semua pengurus PAN DPD Kota Bogor terperangah. Mereka baru sadar ternyata asing telah menguasai sektor migas. Dan yang lebih penting lagi mereka merasa tercerahkan dengan paparan tersebut. Ternyata banyak kebohongan publik yang tertelan mentah-mentah.

Bapak Syafrudin Bima [Ketua DPD PAN Kota Bogor] mengatakan bahwa kita menerima apa yang disampaikan oleh delegasi HTI. “Kami menyadari bahwa kami adalah partai pemerintah. Salah satu MENKO yang ikut terlibat dalam kebijakan kenaikan BBM ini adalah pemimpin partai kami, Bapak Hatta Rajasa. Insya Allah kami akan sampaikan kepada pimpinan kami, secara mekanisme internal, sikap dati teman-teman HTI ini,” tegasnya. H. Ray [tim LF Kota Bogor] menimpali, “Walau Bapak berada dalam partai pemerintah, maka sebagai muslim nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kenaikan BBM ini tidak ditolak?” tegasnya. “Bapak seharusnya kritis kepada partai sendiri yang sekaligus pimpinan sendiri bahwa kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat dan kebijakan haram,” imbuhnya lagi.

Dipenghujung diskusi, Gus Uwik kembali menegaskan, bahwa karut marut kebijakan migas ini karena tidak diterapkannya syariah Islam dalam bingkai Khilafah. “Sebab dalam Islam, migas terkategori kepemilikan umum dimana negara tidak boleh menjual kepada asing. Apalagi sampai menguasai sepenuhnya,” imbuhnya. Menurut pimpinan HTI Kota Bogor, dalam Islam, migas harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan dinikmati oleh segelintir orang, baik swasta lokal maupun asing. “Karena kami cinta pada Indonesia, maka kami berteriak bahwa migas tidak boleh dikuasai asing. Dan karena kami cinta Indonesia pula lah, kami menyerukan selamatkan Indonesia yang berada dalam kehancuran ini dengan syariat Islam dan Khilafah. Karena hanya dengan syariat Islamlah, Indonesia akan terbebas dari keterpurukannya,” tegas Gus Uwik.[]

Tim DPD II HTI Kota Bogor disambut hangat oleh pengurus teras DPD PAN Kota Bogor

Gus Uwik (Ketua DPD II HTI Kota Bogor) memaparkan alasan-alasan HTI menolak kenaikan BBM

Ketua DPD II HTI Kota Bogor menyerahkan cinderamata berupa buletin al waie dan Media Umat

Photo bersama pasca diskusi