DPC PPP Kota Bogor: Kami Setuju Dengan Perjuangan HTI

Bogor, HTI Press. Hari Rabu (14/3) jam 14.00 rombongan DPD HTI Kota Bogor diterima dengan penuh persahabatan di kantor DPC PPP Kota Bogor. “Kita ini saudara. Jadi kalau saudara kita akan bicara lebih terbuka tanpa ditutup-tutupi,” tegas pengurus PPP. Menanggapi lontara tersebut, Gus Uwik (Ketua DPD HTI) Kota Bogor menimpali “Betul, kita ini bersaudara. Sudah selayaknya sebagai saudara kita jalin silahturahmi dan berdiskusi menyelesaikan permasalahan umat. Termasuk yang sekarang akan terjadi, kenaikan harga BBM. “Ini harus ditolak,” tegas Gus Uwik.

Selanjutnya Gus Uwik mempresentasikan hasil kajian HTI bahwa kenaikan BBM saat ini adalah jalan tol liberalisasi migas. “Pencabutan subsidi BBM adalah pesanan asing dan sarat dengan kepentingan asing. Asing lah yang sebenarnya diuntungkan dengan kebijakan ini,” jelas Gus Uwik.  “Penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari agenda Konsesus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia. Kenaikan BBM adalah proses sitematis untuk menggiring rakyat menuju Neokolonialisme (penjajahan gaya baru) melalui leberalisasi BBM dengan mehilangkan proteksi dan subsidi oleh pemerintah. Dengan begitu BBM akan dikuasai perusahaan asing mulai dari hulu (eksplorasi minyak) sampai hilir (pom bensin/SPBU)! Kenaikan harga BBM hanya menguntungkan mafia BBM asing dan anteknya, yang jelas asing untung, rakyat buntung!” tegasnya lagi.

Lebih lanjut Gus Uwik menjelaskan bahwa Istilah subsidi BBM adalah istilah menipu! Sebab, tak ada subsidi BBM. Namun pemerintah membuat-buat alasan untuk menipu rakyat, dengan anggapan minyak bumi negeri ini sama seperti harga minyak dunia, taruhlah sekarang harga minyak dunia 120$/barel dan biaya produksi sampai menjadi BBM 10$/barrel. Jadi, pemerintah menganggap harga minyak = (120$/barel + 10$/barel x Rp. 9000/1$) : 159 lt/barel (1 barel = 159 lt) = Rp 7.358 / liter. Karena pemerintah menjual dengan harga Rp 4.500 maka pemerintah merasa rugi karena sudah subsidi Rp 2.858,-. Padahal kejadiannya tidak seperti itu karena sesungguhnya pemerintah mengambil minyak bumi milik rakyat negeri ini secara gratis. Jadi, harga minyak sebenarnya = (0$/barrel + 10$/barel x Rp. 9000/1$) : 159 lt/barel = Rp 566 / liter. Dari sini jelaslah bahwa sesungguhnya rakyat Indonesia yang sudah mensubsidi pemerintah Rp 4.500 -Rp 566 = Rp 3.936/liter. “Sedangkan pemerintah tidak pernah memberikan subsidi!” tegas Gus Uwik.

Gus Uwik juga menjelaskan bahwa Pertamina hanya memproduksi 13,8% sementara sisa minyak di Indonesia dikelola asing. Chevron (44%), Total E&P (10%), Conoco Phillip (8%), Medco (6%) , CNOOC (4%), Petrochina (3%), dll. Harganya pun harus harga Internasional! “Tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali dengan syariah dalam bingkai Khilafah,” tegas Gus Uwik.

Pengurus PPP sangat memuji dan menghargai penjelasan yang disampaikan HTI terkait BBM dengan penjelasan yang argumentatif disertai data yang lengkap. PPP sebenarnya juga meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.  PPP berharap HTI bisa berjuang lebih riil bersama dengan PPP sebagai satu-satunya partai islam yang ada di parlemen, yang saat ini ada upaya menghilangkan partai islam melalui syarat parlement threshold. “Kami sebagai partai islam sangat setuju dengan perjuangan HTI untuk menegakan Syariah dan Khilafah,” tegas pengurus PPP. Namun selanjutnya Beliau bertanya secara retoris, apakah HTI suatu saat nanti juga akan menjadi partai politik? Gus Uwik selanjutnya menjelaskan tentang metoda dakwah dan perjuangan HTI yang senantiasa mengikuti apa yang sudah pernah dijalankan Rasulullah yakni ‘an thoriqil ummah. H. Ray menambahkan bahwa kita harus tetap istiqomah dalam memperjuangkan syariah dan menegakan khilafah.[]